MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pustakawan Ahli Utama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Renus Siboro, menegaskan pentingnya pengoptimalan fungsi pustakawan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan berbasis literasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, jika peran pustakawan dimaksimalkan, maka seluruh kebijakan yang ada di NTB akan mengacu pada perpustakaan, di mana data dan informasi akan dikelola dengan baik oleh para pustakawan. Selama ini, perpustakaan sering kali dipandang sebelah mata sebagai sekadar sumber informasi yang tidak memadai. Namun, Renus menekankan bahwa sejatinya perpustakaan dan para pustakawannya merupakan cerminan dari peradaban suatu daerah. Sumber pustaka yang dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang identitas dan perkembangan masyarakat di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Renus dalam sebuah acara Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendukung Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) serta pengembangan Perpustakaan Desa, Kelurahan, dan Taman Bacaan. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya diskusi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan kegiatan literasi di kalangan masyarakat. Mengacu pada data yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional, tingkat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di NTB pada tahun 2021 tercatat mencapai 17,66 poin, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13,89 poin. “Dalam pertemuan ini terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan sinergi antar sektor untuk mendongkrak minat baca masyarakat, memperkuat replikasi program literasi, dan memperluas penyebaran informasi literasi,” ungkap Renus. Pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini juga memfasilitasi diskusi mengenai perkembangan, tantangan, peluang, serta rencana berbasis literasi untuk masa depan. Ke depan, Renus berharap sinergi dan kolaborasi yang terjalin, didukung oleh program-program literasi dari pemerintah, dapat terintegrasi dengan baik dalam membangun fondasi literasi mulai dari tingkat provinsi hingga desa. ANTARA