BANGKA BELITUNG –
**Borneonews - Pangkalpinang**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru-baru ini menggelar rapat koordinasi untuk membahas isu-isu demografi. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan penanganan masalah kependudukan berjalan sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing kabupaten dan kota di daerah tersebut. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menjelaskan bahwa rapat teknis ini difokuskan pada kependudukan dan hasil dari studi kasus mengenai *stunting*. Diskusi mencakup penyusunan strategi untuk menghadapi bonus demografi serta percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Bangka Belitung. Dalam presentasinya, Bonivasius menjelaskan tentang rencana menyambut tahap kedua bonus demografi serta kebijakan untuk menyempurnakan indikator-indikator penting dalam bidang kependudukan. Ia mengungkapkan bahwa angka kependudukan di Provinsi Babel, yang mencapai 2,18, tergolong baik. Namun, ia juga menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan antar kabupaten dan kota, sehingga diperlukan pendekatan khusus dalam menangani fenomena bonus demografi ini. Lebih lanjut, dia menegaskan pentingnya merangkum isu-isu demografi yang sudah ada sebagai dasar untuk program ke depan, terutama menjelang era pemerintahan yang baru. BKKBN dituntut untuk bisa beradaptasi dan memastikan bahwa agenda yang telah direncanakan dapat terintegrasi ke dalam kebijakan pemerintah yang akan datang. Dalam menghadapi tantangan ini, BKKBN berkomitmen untuk mempersiapkan isu-isu utama yang harus dipertimbangkan, sekaligus melakukan konsolidasi program-program dan evaluasi capaian di tingkat provinsi. Bonivasius menekankan bahwa perlu ada penyesuaian dengan kondisi lokal, mengingat bahwa tidak semua daerah akan merasakan bonus demografi sesuai dengan prediksi. Sebagai contoh, Kabupaten Belitung Timur tidak dapat menikmati manfaat dari bonus demografi akibat banyaknya penduduk berusia tua dan anak-anak yang melebihi jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2045, wilayah tersebut mungkin tidak lagi memiliki bonus demografi, karena proporsi penduduk berusia tua semakin meningkat. Bonivasius percaya bahwa dengan persiapan yang matang, kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi harus dipersiapkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Ia juga mencatat bahwa penduduk yang berusia di atas 65 tahun harus tetap dapat berkontribusi melalui berbagai program yang fokus pada pengembangan kemampuan. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Babel, Muhammad Irzal, menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota telah merancang program kependudukan besar yang terdiri dari lima pilar strategis. Lima pilar tersebut meliputi pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, persiapan penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Irzal menekankan bahwa rencana tersebut akan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten dan kota. Tujuannya adalah untuk membentuk strategi yang relevan dalam menghadapi tantangan bonus demografi dan perwujudan visi Indonesia Emas 2045. Ia berpendapat bahwa dengan populasi yang besar, hal ini seharusnya menjadi modal untuk pembangunan, bukan sebaliknya. ANTARA