JAKARTA –
**Borneonews - Seoul**, Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yung-ho, telah mengekspresikan kecaman terhadap individu-individu yang mendukung pandangan Korea Utara mengenai pemisahan kedua negara. Dalam pandangannya, unifikasi merupakan satu-satunya solusi untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam sebuah pidato yang disampaikan melalui Wakil Menteri Unifikasi pada Rabu, Kim menyatakan bahwa menjelang revisi konstitusi yang direncanakan oleh Korea Utara, terdapat sejumlah orang dalam masyarakat Korea Selatan yang secara sukarela mengadvokasi sikap anti-unifikasi serta anti-nasional yang dikemukakan oleh Korut. Pernyataan ini muncul dalam konteks upacara penyerahan dana untuk unifikasi yang diorganisir oleh kelompok masyarakat. Hal ini juga dipicu oleh usulan Im Jong-seok, mantan kepala staf Presiden Moon Jae-in, yang baru-baru ini menyarankan untuk menghentikan aspirasi unifikasi tersebut. Keputusan mendadak Im untuk menarik diri dari kampanye unifikasi mendapatkan kritik, dengan banyak yang menilai bahwa ia sejalan dengan pandangan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang mendiskusikan hubungan antara kedua Korea sebagai hubungan antagonis yang semakin menajam. Kim Yung-ho menegaskan bahwa sikap saling bermusuhan yang diadopsi oleh Korea Utara tidak akan pernah memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian di wilayah tersebut. Menurutnya, satu-satunya jalan menuju penyelesaian konflik di Semenanjung Korea adalah melalui unifikasi. "Kami tidak akan menerima klaim-klaim yang bersifat anti-konstitusi dan anti-unifikasi dari Korea Utara," tegas Kim. Pada kesempatan yang sama, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, juga mengkritik para politisi yang berpindah dari mendukung penyatuan kedua negara menjadi menyokong ide kehidupan sebagai negara terpisah. Ia dengan tegas menilai pandangan semacam ini sebagai inkonstitusional. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada pertemuan partai di bulan Desember yang lalu, telah menetapkan definisi baru mengenai hubungan antar-Korea. Ia menyebut hubungan tersebut sebagai konflik antara dua negara yang berseteru, alih-alih hubungan yang berdasarkan ikatan keluarga atau darah. Lebih lanjut, pada bulan Januari, Kim Jong-un menyerukan perluasan revisi konstitusi yang akan menempatkan Korea Selatan sebagai musuh utama dan menghapuskan klausul mengenai unifikasi serta menetapkan batas-batas wilayah negara yang lebih jelas. Rencana konstitusi yang baru akan dibahas dalam pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober mendatang. ANTARA