JAKARTA –
**Borneonews - Washington**, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tanggal 24 September mengutarakan pandangannya yang mendesak dalam pidato terakhirnya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyerukan negara-negara anggota untuk memberikan dukungan terhadap reformasi serta perluasan Dewan Keamanan PBB. Menurut Biden, dewan tersebut memerlukan "suara-suara baru" untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam pidato yang diadakan di markas besar PBB di New York, Biden menekankan pentingnya Dewan Keamanan untuk kembali kepada tugas utamanya, yaitu menciptakan perdamaian dan bertindak sebagai perantara dalam menyelesaikan konflik yang menyebabkan perang dan penderitaan. Ia mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan kerjasama dengan semua negara dalam membangun PBB yang lebih kuat, efektif, dan inklusif. Biden menyatakan, "PBB perlu beradaptasi dengan zaman dan menghadirkan perspektif baru. Oleh karena itu, kami mendukung reformasi serta perluasan keanggotaan Dewan Keamanan." Ia mengedepankan urgensi reformasi ini, mengingat Dewan Keamanan saat ini menghadapi berbagai tantangan besar dan sering kali tidak mampu mencapai konsensus dalam menangani krisis global yang mendesak. Kondisi ini diperparah dengan adanya anggota tetap Dewan Keamanan, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia, yang seringkali menggunakan hak veto mereka untuk mencegah tindakan terhadap isu-isu mendesak. Sebagai contoh, AS sering kali memveto upaya Dewan Keamanan untuk menangani situasi bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, yang saat ini telah mengalami serangan brutal dari Israel hingga mengakibatkan lebih dari 41 ribu kematian dan krisis kesehatan yang parah. Dalam konteks yang lebih luas, Rusia dan China juga telah menghalangi Dewan Keamanan dalam menangani isu-isu terkait program rudal dan nuklir Korea Utara, serta konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Selain ketiga negara tersebut, Inggris dan Prancis juga memiliki hak veto yang sama. Meski banyak negara setuju bahwa perombakan Dewan Keamanan adalah langkah yang diperlukan, adanya perbedaan pandangan yang signifikan mengenai cara menerapkannya telah menyebabkan stagnasi dalam proses reformasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Biden berharap para pemimpin global dapat menemukan "jalan ke depan" untuk mengatasi serangkaian tantangan yang dihadapi dunia, seperti perang, kelaparan, terorisme, dan pengungsian. Dia meyakini bahwa saat ini adalah titik balik dalam sejarah dunia. Keputusan yang diambil hari ini akan berdampak jangka panjang bagi masa depan selama beberapa dekade mendatang. Khususnya menyoroti perang Rusia di Ukraina, Biden menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah gagal dalam upayanya untuk menghancurkan Ukraina. Sebaliknya, tindakan agresif tersebut justru telah menjadi pendorong bagi NATO untuk memperluas dan memperkuat aliansinya. Biden mempertanyakan, "Apakah kita akan melanjutkan dukungan untuk Ukraina dalam memenangkan perang ini dan mempertahankan kebebasannya, atau justru menarik diri dan membiarkan agresi kembali dilakukan sehingga sebuah negara hancur?" Ia menegaskan kesiapan Washington untuk berkolaborasi dengan China dalam mengatasi tantangan mendesak demi kepentingan bersama. Dalam hal ini, Biden memberikan contoh kerjasama dengan Beijing dalam upaya memerangi penyalahgunaan *opioid* sintetis sebagai bentuk tindakan untuk "mengelola persaingan dengan China secara bertanggung jawab." Meskipun demikian, ia tetap menekankan bahwa AS tidak akan ragu untuk menghadapi persaingan ekonomi yang tidak adil, tindakan agresif negara lain di Laut China Selatan, serta berkomitmen untuk menjaga keamanan di Selat Taiwan sambil melindungi teknologi tercanggih agar tidak digunakan melawan kepentingan mereka atau mitra-mitra mereka. Biden juga menegaskan bahwa Amerika Serikat berupaya untuk memperkuat aliansinya di kawasan Indo-Pasifik, menambahkan bahwa "kemitraan ini tidak ditujukan untuk melawan negara mana pun." Ia menggambarkan aliansi tersebut sebagai komponen vital dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, aman, dan damai. ANTARA