BANDA ACEH –
**Borneonews - Banda Aceh**, Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Aceh melaporkan bahwa realisasi pendapatan negara di Provinsi Aceh mencapai angka Rp4,43 triliun. Angka ini setara dengan 63,54 persen dari total target yang ditentukan. Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Aceh, Safuadi, menjelaskan bahwa perhitungan tersebut mencakup data hingga 31 Agustus 2023. Penjelasan terkait pemaparan ini disampaikan dalam sebuah rapat yang bertajuk *Asset & Liabilities Committee* (ALCo) Regional Aceh. Kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk membahas realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Regional Aceh. Dalam laporannya, Safuadi menjabarkan bahwa pendapatan negara tersebut terdiri dari beberapa komponen. Pertama, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp3,37 triliun, yang menunjukkan realisasi sekitar 54,9 persen dari target yang diharapkan. Selanjutnya, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp201,43 miliar, dengan realisasi yang melebihi target sebesar 106,1 persen. Lebih lanjut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang juga impresif. PNBP terdaftar mencapai Rp855,26 miliar, atau dengan realisasi sebesar 134,2 persen dari target yang ditetapkan. Safuadi menambahkan bahwa pencapaian PNBP ini melebihi ekspektasi, berkat adanya peningkatan penerimaan dari badan layanan umum dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kontribusi dari penerimaan lelang serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang dimiliki negara juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan PNBP. Di sisi lain, mengenai realisasi belanja dari APBN Regional Aceh, Safuadi mencatat hingga 31 Agustus 2024, jumlah yang terpakai telah mencapai Rp33,41 triliun, atau setara dengan 66,07 persen dari total anggaran yang direncanakan. Dari total belanja tersebut, komponen belanja operasional dan belanja modal menjadi yang dominan. Safuadi turut menekankan perlunya perhatian lebih terhadap belanja modal yang baru mencapai Rp1,16 triliun atau 29,24 persen dari target. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan angka ini akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat, terutama setelah penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) berakhir. Dengan demikian, perhatian dari pemerintah daerah dapat lebih terfokus pada penyelesaian belanja modal ke depan. ANTARA