**Borneonews - Sorong, Southwest Papua**, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) bersama pemerintah daerah Southwest Papua telah memperkuat kerja sama dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini merupakan langkah strategis untuk menjamin pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut. Jhoni Way, selaku Sekretaris Daerah yang saat ini menjalankan tugas di pemerintah provinsi, mengungkapkan bahwa jaminan sosial, termasuk JKN, merupakan hak konstitusi yang dimiliki setiap warga negara. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah provinsi di seluruh Indonesia terhadap pelaksanaan program ini. Way menambahkan bahwa Southwest Papua telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam melaksanakan program JKN, dengan tingkat cakupan mencapai 98 persen dari total populasi di semua kabupaten dan kota. “Ini merupakan perwujudan nyata dari dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program JKN,” jelasnya. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa kerja sama ini telah membantu Southwest Papua dalam mencapai tujuan UHC. Pada bulan Agustus, provinsi ini bahkan menerima penghargaan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin atas pencapaian tersebut. “Sebagai wakil pemerintah, saya meminta dukungan semua pihak di Southwest Papua untuk memastikan keberhasilan program-program strategis nasional, termasuk JKN,” imbuhnya. Sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan primer dan rujukan juga harus diwujudkan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 15 tahun 2023. “Saya berharap agar seluruh pemimpin daerah di tingkat kabupaten dan kota dapat terus menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini penting untuk mewujudkan transformasi layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat adat Papua,” tutupnya. ANTARA