GORONTALO –
**Borneonews - Gorontalo**, Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap masalah kemiskinan ekstrem yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam momen rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Penjabat Wali Kota Ismail Madjid, Rudy mengharapkan isu kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda diskusi untuk solusi yang efektif. Rapat tersebut melibatkan pimpinan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Beberapa isu strategis yang dibahas mencakup kemiskinan ekstrem, tengkes, pernikahan dini, dan angka perceraian yang meningkat di Gorontalo. Rudy menggarisbawahi perlunya peningkatan kerjasama antar daerah, khususnya dalam hal pengumpulan data dan cara melakukan intervensi program yang berbasis pada data yang akurat. Dalam upaya ini, pemerintah provinsi mengusulkan penggunaan aplikasi *Gorontalo Satu Data* (GSD), yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi masyarakat. Aplikasi ini berfungsi untuk memetakan data warga, mencakup informasi seperti nama, alamat, koordinat tempat tinggal, aset yang dimiliki, serta status pekerjaan. Rudy meyakini bahwa dengan memanfaatkan data yang ada melalui GSD, intervensi program oleh pemerintah kota maupun provinsi dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif. Kolaborasi yang erat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa akan menjadi kunci sukses dalam program ini. Di akhir rapat, Gubernur Rudy dan Wali Kota Ismail sepakat menandatangani berita acara yang merangkum hasil pertemuan. Terdapat lima poin kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Kesepakatan ini mencakup rencana untuk memperbaiki dan menajamkan data terkait para penerima manfaat di Kota Gorontalo. Proses perbaikan data akan dilakukan dengan menerapkan tata kelola data berbasis kelurahan melalui aplikasi *Gorontalo Satu Data*, dengan penugasan dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, Pemprov dan Pemkot sepakat untuk melakukan efisiensi dalam intervensi program serta kegiatan yang akan dilakukan secara terpadu dan bersinergi, yang menyasar kelompok dan individu. Pemerintah kelurahan akan berperan aktif dalam melakukan pendataan, serta mendampingi, memantau, memonitor, dan melakukan evaluasi secara berkala demi keberhasilan program yang telah disepakati bersama. ANTARA