**Borneonews - Manokwari**, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan 14 ton beras untuk program cadangan pangan pada tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat, Lasarus Ullo, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu. Ullo menegaskan bahwa cadangan beras ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya saat menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam. Salah satu contohnya termasuk penyaluran bantuan pangan kepada para korban tanah longsor di distrik Pegunungan Arfak. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyaluran bantuan pangan ini adalah untuk mencegah terjadinya kelaparan di kalangan masyarakat yang terdampak. Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan pengumpulan data yang teliti untuk memastikan bahwa bantuan dapat tersebar secara tepat sasaran. Koordinasi dengan lembaga terkait merupakan langkah penting yang dilakukan selama terjadinya bencana alam atau krisis pangan yang dapat mempengaruhi stabilitas daerah. Ullo menekankan pentingnya pengambilan langkah intervensi yang didasarkan pada data yang akurat, sehingga distribusi bantuan dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Saat ini, Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat menggunakan gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) yang terletak di Manokwari untuk menyimpan pasokan beras tersebut. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional telah meminta kepada pemerintah provinsi untuk membangun gudang inklusif yang bisa digunakan untuk menyimpan cadangan pangan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Ullo juga menginformasikan bahwa sebanyak 36 ton beras tambahan akan didistribusikan ke tujuh kabupaten di Papua Barat, termasuk Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak. "Distribusi bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, dan mengendalikan inflasi di Papua Barat," ujarnya. Ullo menambahkan bahwa pasokan beras ini diperoleh dari luar provinsi, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga beras lokal yang cukup signifikan, sehingga berpotensi membebani anggaran. ANTARA