JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat saat ini diutamakan lebih tinggi dibandingkan dengan penguatan sektor pertahanan negara. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Prabowo menjelaskan bahwa meskipun cita-cita untuk membangun pertahanan yang tangguh masih menjadi harapan, prioritas saat ini lebih terfokus pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, yang membahas pengambilan keputusan untuk lima Rancangan Undang-Undang tentang kerja sama di bidang pertahanan. Ini menjadi pertemuan terakhir antara Komisi I dengan Kementerian Pertahanan. Prabowo menggarisbawahi bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Saat ini, anggaran tersebut tidak mencapai satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sebagai perbandingan, ia mencatat bahwa Filipina telah mengalokasikan 1,8 persen untuk pertahanan. Sementara itu, Singapura, yang memiliki populasi sekitar 5 juta jiwa, rela mengeluarkan anggaran pertahanan hingga tiga persen dari PDB mereka. Menteri Pertahanan berharap agar ke depan pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih berarti dalam hal alokasi anggaran untuk sektor pertahanan. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memperkuat posisi negara di tengah dinamika pertahanan global. Dia juga menekankan bahwa saat ini, kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Prabowo mengatakan, "Kita harus cepat membela rakyat kita yang paling rentan dan tidak mampu. Tidak boleh ada warga negara kita yang mengalami kelaparan. Anak-anak dan pemuda kita tidak seharusnya hidup dalam kesulitan." Ini, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pertahanan negara ini adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam upaya menciptakan pertahanan yang tidak hanya kuat, tetapi juga mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam rapat tersebut, turut hadir berbagai pejabat penting lainnya, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, serta Ketua dan para Wakil Ketua Komisi I DPR RI. ANTARA