JAKARTA –
**Borneonews - Papua Barat Daya**, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia akan segera mendirikan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Provinsi Papua Barat Daya. Pembentukan forum ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi paham intoleransi dan radikalisme yang kian berkembang. Inisiatif ini diawali dengan audiensi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal TNI Roedy Widodo. Perbincangan ini berlangsung dengan Komandan Korem 181/Praja Vira Tama (PVT), Brigadir Jenderal TNI Totok Sutriono, di Markas Komando Korem 181 Sorong pada Selasa, 24 September. Roedy mengungkapkan, audiensi tersebut merupakan bagian dari rencana untuk membentuk FKPT di wilayah Sorong, Papua Barat Daya. Roedy menambahkan bahwa dengan diperluasnya FKPT ke Provinsi Papua Barat Daya, diharapkan dapat memperkuat peran strategis forum tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah memberdayakan perempuan, anak-anak, dan remaja dengan pendekatan yang konstruktif. FKPT berfungsi sebagai mitra strategis BNPT yang bertugas di tingkat daerah, mencakup berbagai kegiatan pencegahan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Ia berharap peran FKPT akan semakin diperkuat ke depan. Sementara itu, Brigjen TNI Totok Sutriono menyampaikan keyakinannya bahwa FKPT yang akan dibentuk akan efektif dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan di wilayah Papua Barat Daya. “Saya meyakini bahwa pembentukan FKPT akan berperan penting dalam menekan penyebaran ideologi kekerasan yang dapat berujung pada tindak terorisme,” kata Totok. Sesuai dengan Peraturan BNPT RI Nomor 1 Tahun 2022, FKPT memiliki tanggung jawab dalam melakukan penelitian, pengkajian, dan survei terkait paham radikal dan risiko terorisme. Selain itu, mereka diharapkan dapat mengembangkan potensi serta kreativitas generasi muda dalam usaha pencegahan tindak pidana terorisme. Program edukasi juga akan diberikan kepada kelompok perempuan dan anak sebagai langkah preventif. FKPT akan melaksanakan sosialisasi, dialog, seminar, serta *workshop* mengenai pemahaman keagamaan yang moderat. Lebih jauh, informasi mengenai pencegahan tindak pidana terorisme akan disebarluaskan melalui berbagai media, baik itu media massa, buku, majalah, koran, maupun media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini. ANTARA