JAKARTA –
**Borneonews - Serang, Banten**, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menginformasikan bahwa alokasi dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp15 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5,89 triliun diperuntukkan bagi Otorita IKN (OIKN), sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi sebesar Rp9,11 triliun. Thomas Djiwandono menyampaikan penjelasan ini saat kunjungan di Serang, Banten, pada Rabu, 25 September. Ia juga menekankan bahwa alokasi yang disebutkan tersebut masih bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Sekali lagi, angka ini bisa berubah, namun prinsipnya bahwa banyak ruang diskresi yang diberikan kepada Pak Prabowo," ujarnya. Namun, Djiwandono mengingatkan kepada pemerintah mendatang untuk tidak sepenuhnya bergantung pada APBN dalam membiayai pembangunan IKN. Ia mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai sekitar 20 persen dari total biaya pembangunan ibu kota baru ini. Sejak tahun 2022, total alokasi anggaran dalam APBN untuk proyek IKN telah mencapai Rp76,5 triliun, dengan rincian Rp5,5 triliun pada tahun 2022, Rp27 triliun pada tahun 2023, dan Rp44 triliun pada tahun 2024. Angka tersebut mewakili sekitar 16,42 persen dari total estimasi biaya sebesar Rp466 triliun yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut, menurut perhitungan pemerintah. Menghadapi tantangan pendanaan ini, Thomas menekankan pentingnya pencarian solusi jangka panjang melalui investasi swasta. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah yang baru harus mempercepat upaya dalam menarik investasi swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pembangunan IKN. "Bagaimana cara menarik investasi secara lebih cepat, itu menjadi pertimbangan utama. Tugas ini akan menjadi tanggung jawab kabinet mendatang, bekerja sama dengan OIKN dan Satuan Tugas Pembangunan IKN," tambahnya. Meskipun ada tantangan dalam hal pembiayaan, Thomas Djiwandono percaya bahwa pengembangan IKN akan tetap berjalan karena Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meneruskan proyek tersebut. "Pak Prabowo telah berulang kali menekankan bahwa beliau berkomitmen untuk melanjutkan IKN. Pastinya, beliau akan mencari cara agar investasi swasta bisa masuk, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus ditangani," pungkasnya. ANTARA