BOGOR –
**Borneonews - Kota Bogor**, DPRD Kota Bogor di Jawa Barat bersama dengan pemerintah kota telah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. Penetapan ini merupakan langkah lanjutan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari Rabu malam, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan bahwa pengesahan ini berlandaskan surat yang diterima dari Penjabat Wali Kota Bogor. DPRD, dalam hal ini melalui pimpinan bersama dengan ketua dan perwakilan fraksi-fraksi, telah melaksanakan pembahasan secara mendalam mengenai penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Adityawarman menekankan pentingnya anggaran yang telah disetujui ini. Ia berharap, alokasi anggaran tersebut dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warga Kota Bogor. Dengan pengesahan ini, APBD Perubahan 2024 diharapkan dapat segera diimplementasikan. Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, juga menegaskan bahwa dalam APBD Perubahan terdapat sejumlah program penting. Program-program tersebut akan dikawal secara ketat agar pelaksanaannya berjalan lancar hingga akhir tahun. "Kami akan memastikan program bantuan seperti *BPJS*, penebusan ijazah, rumah tidak layak huni (RTLH), dana darurat kebencanaan (BTT), dan program-program lainnya dapat tersalurkan langsung kepada masyarakat," tuturnya. Ia menambahkan, apresiasi disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Pemkot Bogor yang telah menyelesaikan evaluasi dengan baik. Rusli berharap agar semua program yang telah direncanakan dapat direalisasikan tanpa ada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Dalam evaluasi yang dilakukan, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengungkapkan bahwa terdapat penurunan dana transfer dari pemerintah provinsi sebesar Rp10 miliar. Oleh karena itu, penyesuaian anggaran serta peningkatan target pendapatan daerah menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa program prioritas bisa tetap berjalan tanpa masalah keuangan. Demi menutupi pengurangan tersebut, Syarifah menjelaskan bahwa ada peningkatan pendapatan dari beberapa sumber. Pendapatan dari *PBG* ditargetkan naik sebesar Rp1 miliar dan pendapatan dari denda mencapai Rp2 miliar, sehingga total kenaikan mencapai Rp3 miliar. Selain itu, dilakukan rasionalisasi pada beberapa kegiatan yang efisien untuk menjangkau kendala anggaran yang ada dengan nilai sekitar Rp7 miliar. ANTARA