JAKARTA –
**Borneonews - Ankara**, Seruan untuk melakukan reformasi terhadap struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi tema utama yang mendominasi Sidang Umum ke-79. Pada forum tersebut, para pemimpin dunia serta menteri luar negeri menekankan ketidakmampuan lembaga-lembaga global dalam menangani beragam konflik yang masih berlangsung, disertai dengan krisis kemanusiaan dan tantangan dalam bidang ekonomi. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, membuka pidato dengan pengakuan bahwa ketidaksetaraan yang ada di dunia juga tercermin dalam struktur lembaga-lembaga internasional. Ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB didirikan oleh negara-negara yang keluar sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua, pada waktu di mana banyak negara di Afrika masih berada di bawah penjajahan. Guterres menekankan pentingnya representasi Afrika dalam dewan ini, meskipun ia mengakui bahwa ada kemungkinan akan ada penolakan dari negara-negara dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengemukakan pendapat serupa, dengan menyatakan bahwa PBB kini kian tidak berfungsi dan tidak efektif untuk memenuhi misinya. Dia menekankan betapa pentingnya perdamaian dan keamanan internasional, yang seharusnya tidak diserahkan hanya kepada kehendak "lima negara yang diistimewakan." Pernyataan ini mengulangi seruan Erdogan bahwa "dunia ini lebih besar dari lima negara." Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga menyampaikan pandangannya dalam pidato di KTT Masa Depan, menekankan urgensi perluasan representasi di tingkat global. Sementara itu, Presiden Brasil, Lula da Silva, menggarisbawahi pentingnya melakukan reformasi yang menyeluruh. Ia mengatakan bahwa Piagam PBB saat ini tidak memadai dalam menangani berbagai isu kritis yang dihadapi umat manusia. Lula mendorong perlunya peninjauan dan revisi mendalam terhadap Piagam tersebut, terutama terkait dengan struktur Majelis Umum, metode kerja, serta penggunaan hak veto. Perdana Menteri India, Narendra Modi, juga menyatakan bahwa reformasi dalam organisasi global seperti PBB sangat penting. Menurutnya, keberhasilan umat manusia tidak hanya diukur dari konflik bersenjata, melainkan juga dari kemampuan kolektif untuk menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menggambarkan struktur Dewan Keamanan saat ini sebagai "kuno dan eksklusif," dan menginginkan agar negara-negara Afrika dan negara-negara lainnya dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di dewan tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menegaskan bahwa reformasi yang dimaksud harus mampu memenuhi dan menjawab kebutuhan semua negara, bukan hanya meningkatkan kekuasaan beberapa negara tertentu. Selain itu, Perwakilan Tetap Selandia Baru untuk PBB, Carolyn Schwalger, juga menekankan perlunya reformasi di dalam Dewan Keamanan PBB. Beberapa pemimpin juga menjadikan isu kegagalan PBB dalam menangani berbagai konflik sebagai fokus perhatian. Raja Yordania, Abdullah II, menekankan bahwa krisis yang ada dapat mengancam legitimasi dan otoritas moral lembaga tersebut. Selain itu, Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, menyerukan tindakan berani untuk menghentikan "perang genosida di Gaza" dan mendesak agar Palestina diakui sebagai anggota penuh PBB. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyoroti bahwa salah satu tujuan strategis KTT Masa Depan PBB adalah menciptakan "tatanan dunia yang komprehensif." Ia menekankan pentingnya tata kelola global yang lebih terintegrasi dan efektif, termasuk reformasi pada Dewan Keamanan. Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, PBB dan organisasi-organisasi di dalamnya harus lebih aktif dalam mengkoordinasikan upaya dari masyarakat internasional. Selanjutnya, Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, menekankan perlunya meningkatkan kredibilitas PBB dan mengakhiri standar ganda yang ada. Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, menyatakan dukungannya terhadap reformasi struktural Dewan Keamanan yang saat ini dinilai "tidak mencerminkan realitas yang ada." Sementara itu, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menggarisbawahi bahwa reformasi hanya akan bermakna jika dilakukan secara inklusif bagi semua pihak, bukan hanya untuk kepentingan segelintir negara. Seruan untuk melakukan reformasi ini juga diperluas mencakup lembaga-lembaga internasional lainnya. Presiden Kirgistan, Sadyr Japarov, menggambarkan KTT Masa Depan sebagai platform unik untuk meletakkan landasan bagi arsitektur global yang lebih inklusif dan mendukung semua negara, bukan hanya kalangan elit. Dalam konteks ini, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mendesak perlunya segera melakukan reformasi dalam struktur pengelolaan dan lembaga-lembaga keuangan internasional agar negara-negara berkembang mendapatkan representasi yang adil. Terakhir, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan kritik terhadap sistem internasional yang dianggapnya "belum lengkap dan belum adil," dengan menyoroti kurangnya perwakilan bagi banyak negara besar dengan populasi tinggi. ANTARA