JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sahabat DPR Indonesia mengungkapkan adanya indikasi sentimen pribadi dalam kegiatan Panitia Khusus Hak Angket Haji, di mana fokus mereka tidak sejalan dengan pengaduan calon haji mengenai pelayanan. Koordinator Sahabat DPR Indonesia, Bintang Wahyu Saputra, mengungkapkan temuannya terkait kejanggalan dalam fokus Pansus Haji DPR. Menurut Bintang, yang menjadi perhatian seharusnya adalah pelayanan haji yang dikeluhkan masyarakat, seperti keterlambatan penerbangan atau masalah katering. Namun, ia mencurigai bahwa ada unsur sentimen pribadi yang memengaruhi arah kerja Pansus Haji. Bintang menegaskan, seharusnya Pansus Haji berinisiatif memanggil pihak Garuda untuk meminta klarifikasi mengenai seringnya keterlambatan penerbangan (*delay*). Selain itu, penting juga untuk mengundang Menteri Kesehatan guna mengevaluasi laporan mengenai kesehatan calon haji dan menelusuri penyebab kematian yang terjadi di lapangan. Ia menjelaskan bahwa urusan haji tidak hanya di bawah tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag) RI sebagai *leading sector*, melainkan harus melibatkan kementerian dan institusi terkait lainnya, termasuk Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Bintang, masyarakat akan mendukung Pansus Haji jika perjalanan kerjanya bersifat objektif dan mengedepankan kepentingan umat. Namun, situasi saat ini menunjukkan adanya sentimen negatif terhadap Kementerian Agama, yang menghalangi objektivitas Pansus Haji. Oleh karena itu, Pansus Haji diharapkan untuk memanggil institusi lain untuk menyelidiki dugaan pemalsuan data kependudukan calon haji. Hal ini mencakup melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau Konsulat Jenderal di Jeddah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak imigrasi terkait dengan kasus visa ziarah bagi keperluan haji. Pansus juga harus mengajak Kementerian Perdagangan untuk membahas pengadaan makanan bagi calon haji. Bintang menunjukkan bahwa jika Pansus Haji dipenuhi kepentingan politik, sulit untuk menyangkal asumsi tersebut selama tidak ada klarifikasi dari para pemimpin kementerian terkait. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan fatwa keagamaan. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, pada Rabu, 25 September, menjelaskan bahwa Panitia Khusus Hak Angket Haji telah menjalankan tugasnya secara transparan. Ia berharap DPR mampu menjaga reputasi dan mengingatkan anggota Pansus untuk memberikan rekomendasi yang tegas. Cak Imin juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi hasil kerja Pansus agar tidak mengalami pelunakan. ANTARA