JAKARTA –
**Borneonews - Ankara**, Wakil Menteri Luar Negeri Senior Jepang, Akahori Takeshi, memberikan seruan tegas untuk melaksanakan reformasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*, WTO) pada Rabu (25/9). Ia mengajak negara-negara anggota G20 agar mendukung langkah menuju perubahan ini guna menghadapi berbagai isu global yang mendesak. Dalam sambutannya pada Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang dilaksanakan bersamaan dengan sidang Majelis Umum PBB ke-79, Akahori menekankan pentingnya reformasi dalam tata kelola global. Ia berargumen bahwa perubahan ini sangat diperlukan untuk memperkuat supremasi hukum dan memberikan solusi terhadap konflik yang sedang berlangsung, seperti perang Rusia-Ukraina serta konflik bersenjata antara Israel dan Gaza. Akahori menggarisbawahi kebutuhan untuk menjadikan Dewan Keamanan PBB lebih *reliable* dan transparan. Hal ini sangat penting agar dewan tersebut mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatasi masalah global secara lebih efektif. Ia menambahkan bahwa banyak negara, termasuk negara-negara berkembang, mendukung perluasan keanggotaan PBB, dan meminta G20 untuk tidak hanya membahas, tetapi juga melakukan tindakan nyata terkait reformasi ini. Selain itu, Akahori menyoroti urgensi reformasi di dalam struktur WTO. Dia mengajak negara-negara G20 untuk berkolaborasi dalam membangun *political momentum* dan mempercepat proses negosiasi yang bertujuan menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang fungsional sebelum akhir tahun ini. Dalam pernyataannya, ia juga menekankan pentingnya "Proses AI Hiroshima" yang merupakan hasil dari kepresidenan G7 Jepang pada tahun 2023. Proses ini telah menghasilkan sejumlah prinsip panduan internasional terkait kecerdasan buatan. Akahori menegaskan bahwa Jepang berkomitmen untuk terus berupaya mengurangi risiko yang terkait dengan penerapan kecerdasan buatan, termasuk mendorong perlunya regulasi yang mengatur penggunaan teknologi ini. ANTARA