JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai Rp297,78 triliun hingga bulan Agustus 2024. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 16,26 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Salah satu faktor yang mendukung kinerja positif ini adalah pengelolaan dana *payroll* yang mencapai Rp21 triliun, yang melibatkan lebih dari 1,2 juta nasabah. Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna, menjelaskan bahwa fokus BSI saat ini adalah pengembangan dana murah di segmen ritel, salah satunya melalui sistem *payroll*. Ia menambahkan, sistem *payroll* ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk menarik lebih banyak ekosistem transaksi syariah. BSI terus berkomitmen untuk menjaga kinerja positif melalui optimalisasi dana murah. Dalam periode yang sama, dana murah atau *CASA* (current account saving account) yang dihimpun BSI meningkat pesat hingga 22,15 persen, mencapai Rp184 triliun pada Juni 2024. Jumlah nasabah yang terlibat dalam sistem *payroll* juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yakni mencapai 1,1 juta nasabah, sedangkan total DPK sebesar Rp297 triliun tumbuh 17,5 persen. Bank ini telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 1.400 institusi terkait sistem *payroll*. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembayaran gaji pegawai hingga pembiayaan dan transaksi jasa keuangan lainnya. Anton Sukarna menambahkan bahwa sistem *payroll* berfungsi sebagai jembatan untuk bisnis ritel dalam memasuki sektor pembiayaan yang memiliki risiko minimal. Terlebih lagi, pada Agustus 2024, tingkat Non Performing Financing (NPF) untuk *payroll* BSI tercatat di bawah 1 persen. "Kondisi ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang sehat ketika menggunakan sistem *payroll*, yang juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis ritel," ungkap Anton. Pada hari ini, BSI memperkuat kolaborasi *payroll* dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, mengungkapkan bahwa BSI dan BKN telah menandatangani perjanjian kerja sama yang mencakup penyaluran gaji untuk 2.374 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di seluruh Indonesia. "Kerja sama ini merupakan langkah awal bagi BKN dalam mengembangkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Kami berharap sinergi ini dapat mendorong optimalisasi penggunaan layanan syariah, terutama di lingkungan BKN," tambah Haryomo. ANTARA