AMBON –
**Borneonews - Ternate**, Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, memberikan peringatan kepada lima Pejabat Sementara (Pjs) bupati dan wali kota agar tidak terlibat dalam politik praktis. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung serentak pada tahun 2024. Samsuddin mengungkapkan, "Pjs bupati dan wali kota diharapkan dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, khususnya dalam menjaga netralitas ASN serta memastikan pelaksanaan pilkada berlangsung dengan damai dan demokratis." Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur Malut di Ternate pada hari Kamis, usai melantik lima Pjs bupati dan wali kota di daerahnya. Sebagai bagian dari instruksi Kementerian Dalam Negeri, semua Pjs diwajibkan untuk mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Pj Gubernur juga mengingatkan agar tetap menjaga netralitas selama pilkada, meskipun mereka memiliki hak suara. Lebih lanjut, ia berpesan kepada para Pjs bupati dan wali kota agar menjalankan amanat dengan rasa tanggung jawab, dilandasi oleh semangat tulus dan ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pembentukan kekompakan dan penguatan koordinasi antarsektor di masing-masing wilayah juga menjadi prioritas. Berdasarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri, tugas utama Pjs kepala daerah meliputi: memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, menjaga ketertiban masyarakat, serta memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dengan tetap menjaga netralitas ASN. "Setelah itu, mereka juga harus melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan menandatangani Perda setelah mendapat persetujuan dari Mendagri, serta mengisi posisi pejabat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat restu Mendagri," tambah Samsuddin. Kelima Pjs yang telah dilantik terdiri dari: Kepala Dinas Pariwisata Malut, Tahmid Wahab, sebagai Pjs Wali Kota Ternate; Kepala Dinas Pangan Malut, Dheni Tjan, sebagai Pjs Bupati Halmahera Barat; Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Malut, Kadri La Etje, sebagai Pjs Bupati Halmahera Selatan; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Maluku Utara, Ahmad Purbaja, sebagai Pjs Bupati Halmahera Timur; serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Malut, Wa Zaharia, sebagai Pjs Bupati Kepulauan Sula. ANTARA