BORNEONEWS, Seruyan - Makin tersiarnya gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Muhajir Effendy tentang penerapan sistem sekolah sehari penuh (full day school) bagi siswa SD dan SMP baik negeri ataupun swasta akhir-akhir ini, sontak mendapat protes keras dari para orang tua murid, khususnya yang berada di Kuala Pembuang.
Menurut para orang tua murid itu, sistem bersekolah yang demikian sama halnya dengan penerapan jam kerja kantoran. Dimana dirasa sangat me memberatkan, baik bagi anak (siswa) hingga orang tua murid sendiri.
"Kalau misal sekolah sehari penuh itu diterapkan di semua sekolah yang dimaksud, kita sebagai orang tua dengan penghasilan rendah sudah dipastikan akan mengeluarkan biaya tambahan lebih yang yang biasanya. Contoh, untuk uang jajan anak berangkat sekolah otomatis akan bertambah. Belum lagi buat keperluan anak yang lain di sekolah," kata Johansyah, warga Desa Persil Raya yang bekerja sebagai buruh bangunan, di Kuala Pembuang, Rabu (10/8/2016).
Pria yang mempunyai dua orang anak yang bersekolah di SDN 1-5 Kuala Pembuang I itu menegaskan, boleh saja jika pemerintah pusat melalui pihak Kemendikbud menerapkan sistem tersebut. Dengan catatan, tidak diterapkan setiap hari di sekolah.
“Kalau satu atau dua hari dalam seminggu sistem itu diterapkan, saya selaku orang tua tidak merasa keberatan. Alasannya, bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian jadwal waktu sekolah baru untuk anak. Sembari melihat perkembangan hasil penerapan sistem sekolah. Tapi diharuskan setiap hari, saya sangat tidak setuju. Takut anak kita cepat bosan dan jenuh berada di sekolah. Khawatirnya lagi, mendatangkan dampak negatif membuat anak cenderung pemalas bersekolah,” cetusnya.
Protes senada juga disampaikan Rosidah, salah seorang ibu rumah tangga di Kuala Pembuang.
"Sistem sekolah sehari penuh ini pantasnya diterapkan untuk siswa yang sudah bersekolah ditingkat SMA. Kalau untuk SD atau SMP, saya rasa belum saatnya. Kenapa demikian, karena salah satu contoh, untuk tingkat kenakalan remaja saat ini lebih cenderung banyak dilakukan oleh pelajar SMA. Ini yang harus menjadi perhatian dan telaah dari pemerintah pusat. Tidak hanya sekedar semata mencapai tujuan agar anak tidak sendiri ketika orang tuanya masih bekerja,” kata Rosidah.
Kembali orang tua murid lain melayangkan protes serupa, bahwa tidak semua orang tua dengan latar pekerjaan dan penghasilan berbeda hanya memfokuskan anaknya untuk bersekolah semata. Melainkan ada anak sepulang sekolah harus menjaga dan mengawasi adiknya yang masih kecil di rumah sambil menunggu orang tua mereka pulang kerja.
“Dari segi dampak manfaat sistem itu hanya sepenuhnya bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat ekonomi dengan penghasilan tinggi. Mereka tidak harus repot dalam mengawasi dan menjaga anaknya. Terlebih apalagi ditambah dengan adanya pembantu rumah tangga (PRT) mereka,” tanggap Gajali, warga Di Panjaitan Kuala Pembuang.
Sementara dari siswa sendiri saat dicoba ditanyai soal sistem itu, banyak siswa terutama siswa SD menjawab dengan polos namun mengatakan tidak mau kalau harus bersekolah seharian penuh.
“Kada mau ulun kalau sekolah seharian, sekolah setengah hari za dari bisukan sampai siang, handak lekas-lekas bulikkan sekolah,” kata Hersi dengan logat lugu bahasa Banjarnya, siswa SD di SDN 1-1 Kuala Pembuang saat tengah beristirahat pada jam pelajaran.
Kemudian dari sejumlah guru tenaga pengajar mengaku bimbang dan serba salah jika harus mengikuti sistem sekolah sehari penuh. Alasan para guru, sistem itu bisa berdampak terhadap perubahan pola pikir anak yang cenderung dikhawatirkan akan berontak secara perlahan.
“Gagasan itu sebenarnya tujuan bagus, baik bagi anak ataupun oleh orang tua murid. Namun yang tidak bisa dilupakan adalah nasib anak yang mengikuti sistem itu. Apakah dia sanggup atau tidak. Kalau tidak mampu, jelas efek negatifnya hadir rasa jenuh dan malas selama berada di sekolah. Kondisi itu yang tidak boleh terjadi,” ungkap salah seorang guru sekolah dasar di Kuala Pembuang yang tak mau nama dan sekolahnya di korankan.
Berkaitan dengan gagasan Mendikbud soal penerapan sistem sekolah sehari penuh tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Seruyan Hartasima saat ingin ditemui di kantornya tidak berada ditempat. (PARNEN/m)
