KENDARI –
**Borneonews - Kendari**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai kesepakatan dengan DPRD Sultra terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2025. Kesepakatan ini terjalin dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung secara virtual pada hari Kamis. Hadir dalam kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, yang turut berpartisipasi dalam pembahasan dua agenda penting tersebut. Agenda pertama adalah persetujuan mengenai Raperda APBD-P Sultra tahun anggaran 2024. Sementara itu, agenda kedua berfokus pada penyampaian pidato pengantar mengenai KUA dan PPAS untuk anggaran tahun 2025. Pada awal sambutannya, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, menegaskan bahwa kehadiran anggota DPRD pada rapat kali ini telah memenuhi jumlah kuorum sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku. Melanjutkan agenda, Juru Bicara DPRD Supratman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait program dan kegiatan yang diusulkan bagi Pemerintah Provinsi Sultra, sekaligus merekomendasikan persetujuan KUA PPAS untuk tahun anggaran 2024. Setelah laporan dibacakan, Ketua DPRD mengetuk palu sebagai tanda persetujuan untuk Raperda APBD-P 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama oleh Penjabat Gubernur dan pimpinan DPRD Sultra. Rapat kemudian berlanjut dengan penyampaian pidato pengantar mengenai KUA-PPAS untuk anggaran tahun 2025 oleh Pj. Gubernur. Dalam pengantarnya, Andap menjelaskan bahwa penyusunan KUA PPAS tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Sultra selama tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,5 persen. Selain itu, ada penurunan inflasi serta pengurangan tingkat kemiskinan yang diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai 12,09 persen, dengan target total mencapai Rp5,318 triliun pada tahun 2024. Tema kerja pembangunan Provinsi Sultra tahun 2025 diusung dengan judul "Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema tersebut berfokus pada peningkatan kualitas layanan dasar yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Dalam hal ini, Andap menetapkan empat prioritas pembangunan, yaitu: (1) Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan (4) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Pj Gubernur menjelaskan berbagai kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna melaksanakan prioritas pembangunan tersebut. "Pendapatan Daerah untuk tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3,870 triliun, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dicantumkan dalam APBD setelah disetujui Peraturan Menteri Keuangan," tegas Andap. Pj Gubernur juga membuka kesempatan bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk berkolaborasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Kepala Perangkat Daerah, guna mendalami dan membahas materi perencanaan serta penganggaran untuk tahun 2025 berdasarkan agenda yang telah sepakat. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Sultra, Forkopimda Tingkat I Sultra, dan Pimpinan Tinggi Pratama dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra. ANTARA