JAKARTA –
**Borneonews - Cikarang, Jawa Barat**, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa rencana pemindahan pelabuhan untuk barang impor ke wilayah timur Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintahan berikutnya. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah langkah penting yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru. Zulkifli menjelaskan bahwa saat ini, usulan pemindahan pelabuhan tersebut masih berada dalam tahap kajian awal. Beberapa pertemuan dengan tim dari pemerintahan yang akan datang telah dilakukan, meskipun topik tersebut belum dibahas dengan rinci. "Sudah ada usulan. Namun, kita tidak dapat membuat keputusan strategis terkait hal ini di pemerintahan saat ini, terutama untuk usulan baru. Nanti saja di pemerintahan baru," tegasnya. Sebelumnya, Zulkifli telah menyampaikan gagasan untuk memindahkan jalur masuk barang impor ke luar Pulau Jawa. Tujuan dari pemindahan ini adalah untuk mengatasi peredaran tujuh komoditas impor yang saturasi di pasar Indonesia. Sebagian besar barang impor saat ini masih mengalir melalui pelabuhan-pelabuhan yang berada di Pulau Jawa. Apabila pemindahan pelabuhan ke luar Jawa terlaksana, akan ada peningkatan biaya logistik yang pada gilirannya mempengaruhi harga jual barang-barang impor di tangan konsumen. Zulkifli juga telah mendiskusikan usulan ini dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan keduanya telah sepakat untuk menggelar pertemuan terbatas untuk membahas isu tersebut lebih lanjut. Seluruh menteri terkait, termasuk Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, serta Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, kini telah hampir mencapai kesepakatan dalam rapat mengenai rencana pemindahan pelabuhan barang impor. Langkah ini diambil agar tidak ada penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, maupun Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Dengan pemindahan jalur masuk barang impor atau *entry point* untuk tujuh komoditas ke wilayah timur Indonesia, langkah ini akan berdampak positif dalam memperkuat daya saing industri dalam negeri. ANTARA