PALU –
**Borneonews - Banggai Kepulauan**, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah sedang berupaya untuk meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan wilayah pesisir. Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan dan adil. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Edison E. Moligay, menyampaikan bahwa daerah ini kaya akan potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Sumber daya yang dimaksud mencakup perikanan tangkap, budidaya, serta sektor pariwisata bahari. Meski demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Edison juga menekankan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah skala wilayah yang luas dan terpencil, serta rentang kendali pengelolaan yang tidak selalu efektif. Selain itu, praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan serta kesulitan dalam pemasaran produk perikanan menjadi kendala yang perlu diatasi. Beliau mengungkapkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah ini belum dikelola dengan baik dan terarah. Hal tersebut menghambat kemajuan sektor perikanan dan kelautan. Menyikapi kondisi ini, Pemkab Banggai Kepulauan telah menginisiasi pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan dan Pesisir Lestari (KP3L). Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan yang ada. Workshop penyusunan rencana kerja tahunan 2025 untuk KP3L diadakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Pengelolaan perikanan yang baik seharusnya berlandaskan pada prinsip manfaat, keadilan, kemitraan, kemandirian, dan kelestarian. Edison menekankan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Kebutuhan untuk solusi komprehensif sangat mendesak, mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi di wilayah perairan yang luas ini. Edison menjelaskan bahwa setelah pembentukan KP3L, penting untuk menyusun rencana pengelolaan yang terintegrasi. Ia pun mengajak semua peserta workshop, termasuk pegawai pemerintah daerah dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat, untuk bersinergi dalam upaya ini. ANTARA