BORNEONEWS, Sampit - Tahun ini pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) kembali terjadi untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, akibat rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat sebesar Rp210 miliar. Kalangan DPRD setempat mengingatkan pihak eksekutif, dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk tidak berjalan sendiri.

“Pemkab Kotim jangan berjalan sendiri dalam memangkas kegiatan dan anggaran di seluruh SKPD. Mereka harus melibatkan DPRD, karena dewan adalah lembaga resmi yang memiliki hak budgeting. Apalagi APBD tahun 2016 sudah pernah dirasionalisasi, kalau ada rasionalisasi lagi harus dilakukan bersama, eksekutif dan legislatif,” kata Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, Rabu (10/8/2016).

Dia meminta kepada TAPD Pemkab Kotim untuk membahas kembali secara bersama pemangkasan anggaran yang mencapai 20 persen tersebut, melalui komisi-komisi di DPRD kemudian dilanjutkan ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Jika eksekutif berjalan sendiri tentu akan menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pada tahun 2016 ini,” ucapnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan yang sudah duduk tiga periode di DPRD Kotim itu, pemangkasan DBH yang cukup besar akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan di seluruh SKPD pada tahun ini. Sehingga dari APBD Kotim tahun 2016 sebesar Rp1,6 triliun, dan sebeumnya telah dilakukan rasionalisasi sebesar 12% dari total belanja daerah, kini harus kembali dirasionalisasi mencapai 20 persen.

“Tentu akan banyak kegiatan dan belanja yang harus dicoret, terutama yang tidak urgen. Inilah yang kami akan mintakan penjelasan kepada eksekutif. Pemkab harus cepat bertindak. Duduk bersama kembali antara TAPD esekutif dan Banggar DPRD untuk merumuskan rasionalisasi APBD,” kata Jhon.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kotim Putu Sudarsana mengatakan, rasionalisasi sebesar Rp210 miliar tentu akan berdampak pada kegiatan pembangunan dan belanja tidak langsung. Dia pun berjanji dalam waktu dekat akan menjadwalkan temu koordinasi bersama legislatif untuk membahas rasionalisasi anggaran.

“Kita akan hitung kembali bersama, dan kami berharap eksekutif dan legislatif bisa sepakat tentang program dan kegiatan yang akan dirasionalisasi berdasarkan seleksi skala prioritas,” ucap dia. (RIFQI/m)