BATAM –
**Borneonews - Tanjungpinang**, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengidentifikasi adanya potensi kerawanan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta praktik *political money* dan penyebaran informasi hoaks selama tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024. Anggota Bawaslu Kepri, Mariyamah, menyatakan bahwa ketiga isu tersebut menjadi fokus perhatian pihaknya tidak hanya saat masa kampanye, tetapi juga hingga penghitungan suara. Penilaian kerawanan ini diambil berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang baru saja dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia. Di dalam laporan IKP Pilkada 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kepri, terdapat tiga isu utama yang masih menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pilkada di daerah Bumi Segantang Lada. Di urutan pertama adalah masalah netralitas ASN. ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye atau melakukan deklarasi terkait pasangan calon kepala daerah. Di samping itu, ASN juga diharuskan untuk tidak memberi komentar, melakukan *share*, ataupun *like* pada laman media sosial yang dikelola pasangan calon. Isu kedua yang diangkat adalah potensi praktik politik uang. Mariyamah mengingatkan bahwa tindakan tersebut masih memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk terjadi, dan praktik tersebut dapat merusak kualitas dari proses demokrasi. Menurutnya, baik pemberi maupun penerima uang di dalam konteks Pilkada 2024 akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. "Sanksi ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, di mana hanya pelaku pemberi uang yang dapat dikenakan sanksi," kata Mariyamah. Isu ketiga yang menjadi perhatian adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, serta kampanye hitam. Mariyamah mengimbau agar seluruh elemen masyarakat lebih bijaksana dalam menyebarkan serta menerima informasi yang berkaitan dengan pilkada. Penyebaran berita bohong dapat memicu konflik di tengah masyarakat, yang tentunya dapat mengganggu proses demokrasi yang sehat. Selain itu, pelaku yang menyebarkan hoaks melalui media sosial bisa terancam dengan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mariyamah juga menekankan pentingnya bagi para calon kepala daerah dan tim sukses untuk tidak terlibat dalam kampanye hitam atau menyebarkan ujaran kebencian. Ia menganjurkan agar para calon mengedepankan adu visi-misi dan gagasan konstruktif sebagai cara membangun daerah kepada masyarakat dan pemilih. Dalam upaya mencegah kerawanan di Pilkada 2024, Bawaslu Kepri telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah dengan mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, penyelenggara pilkada (KPU), dan pasangan calon. Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui kegiatan pendidikan kepada masyarakat agar mereka memahami regulasi pilkada, yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Sebagai contoh, Mariyamah menekankan bahwa di pilkada, tindakan *political money* dapat menjerat baik pemberi maupun penerima, sementara di pemilu sebelumnya hanya pemberi saja yang bisa dijatuhi sanksi. Dalam langkah preventif lainnya, Bawaslu turut menggandeng kader pengawas partisipatif untuk membentuk tim siber yang difokuskan pada pengawasan terhadap pelanggaran di media sosial, khususnya terkait penyebaran hoaks. Melalui media massa, Bawaslu juga berupaya memberikan informasi yang edukatif dan positif kepada masyarakat guna menciptakan suasana pilkada yang aman dan damai. Mariyamah menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan dibandingkan penindakan dalam mengatasi potensi pelanggaran di Pilkada 2024. Ia menyerukan agar semua pihak berperan aktif demi keberhasilan pelaksanaan pilkada yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Bumi Melayu ini. ANTARA