SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan kepada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam upaya untuk memperbarui dan meningkatkan standar layanan publik. Inisiatif ini bertujuan utama untuk memastikan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan. Dalam sebuah Forum Konsultasi Publik yang diadakan di Surabaya, Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jatim, Achmad Azmi, menyampaikan harapannya bahwa ITS akan terus berusaha memperbarui dan menyempurnakan standar layanan publik. Ia menekankan pentingnya memastikan kepuasan masyarakat terus meningkat seiring dengan perbaikan yang dilakukan. Azmi memberi contoh konkret mengenai pembaruan standar layanan publik ini, yakni dengan membangun infrastruktur pelayanan berbasis digital. Salah satunya adalah melalui survei kepuasan masyarakat yang sebelumnya dilakukan dengan metode tradisional menggunakan emoji, yang mencerminkan berbagai ekspresi seperti senang, ragu, dan marah. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi digital, Ombudsman mulai menerapkan survei kepuasan masyarakat secara *online*. Metode ini bisa dilakukan dengan memindai *barcode* atau mengisi tautan yang telah disediakan. "Sejak tahun 2017-2018, Ombudsman telah menyiapkan survei kepuasan masyarakat dalam bentuk elektronik," ujarnya. Lebih lanjut, Azmi menjelaskan bahwa upaya tersebut bisa diadaptasi oleh ITS, mengingat saat ini sektor pendidikan sudah sangat familiar dengan pembelajaran jarak jauh atau *online*. Selain itu, dia menegaskan bahwa pemerintah telah mengamanatkan pentingnya penyediaan infrastruktur digital dalam pelayanan publik melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. "Jika kita memberikan pelayanan secara virtual, penting untuk menyediakan instrumen yang tepat untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. Oleh karena itu, infrastruktur virtual sangat diperlukan," ujar Azmi. Di sisi lain, Kepala Subbagian Pusat Layanan Terpadu (PLT) ITS, Elif Nurfiana, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan di ITS tidak terlepas dari pencapaian Zona Integritas (ZI) yang mengarah pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Elif menegaskan bahwa upaya menuju WBK tidak hanya berfokus pada pencegahan korupsi, tetapi juga bertujuan menciptakan layanan yang lebih efektif dan transparan. ITS telah secara konsisten menerapkan nilai-nilai antikorupsi melalui kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan sejak tahun 2021. "Salah satu bentuk nyata dari peningkatan kesadaran budaya antikorupsi ini adalah pelarangan dosen untuk menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari mahasiswa," tutur Elif. ANTARA