JAKARTA –
**Borneonews - Hamilton, Kanada**, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, pada Rabu (25/9), mengemukakan pentingnya kepemimpinan yang lebih tegas dalam menangani konflik global. Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang otomatis, melainkan mesti diwujudkan melalui tindakan nyata. Dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan PBB mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Guterres mengungkapkan, "Perdamaian tidak pernah otomatis. Ia memerlukan tindakan, serta ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat." Ia menggarisbawahi adanya fragmentasi geopolitik yang semakin mendalam, yang secara signifikan menghambat upaya pencapaian solusi untuk berbagai konflik yang paling sulit di dunia saat ini. Guterres mencatat bahwa saat ini terdapat peningkatan pemisahan dan ketidakpercayaan yang mengancam hubungan antar negara. "Banyak tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB yang tidak mendapatkan sanksi," tuturnya. oleh karena itu, ia mendesak setiap negara untuk memenuhi komitmen yang telah ditetapkan. Mengacu pada situasi krisis di Gaza, Ukraina, dan Sudan, ia menambahkan bahwa warga sipil merupakan kelompok yang paling terdampak. Guterres dalam kesempatan itu juga memperingatkan bahwa legitimasi dan efektivitas PBB, serta Dewan Keamanan, saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Lebih lanjut, ia mendorong anggota Dewan Keamanan untuk menguatkan kesatuan di antara mereka. Ia menyatakan, "Dewan yang bersatu memiliki potensi untuk menciptakan perbedaan besar dalam usaha mencapai perdamaian, sedangkan Dewan yang terpecah tentu tidak dapat melakukannya." Kepemimpinan untuk perdamaian, menurut Guterres, adalah tentang memastikan bahwa Dewan Keamanan PBB bertindak dengan cara yang konkret guna meredakan ketegangan yang ada di dunia saat ini. Ia menekankan perlunya kerjasama di antara sesama anggota Dewan untuk menemukan titik temu dalam pandangan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas konflik saat ini, Guterres menyebutkan bahwa perdamaian terkadang dapat terlihat sebagai impian yang sulit dicapai. Namun, ia merasa optimis bahwa perdamaian sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan, asalkan prinsip-prinsip tertentu dapat dipegang teguh. Ia menegaskan bahwa perdamaian di wilayah-wilayah seperti Ukraina, Gaza, dan Sudan dapat dicapai melalui komitmen pada hukum internasional dan tekad untuk menghentikan kekerasan serta melakukan negosiasi. "Perdamaian di Gaza sejatinya mungkin terwujud," ungkapnya, meminta agar semua pihak terkait segera membebaskan sandera dan berusaha menuju solusi dua negara. Di samping itu, Guterres menekankan pentingnya tanggung jawab yang dimiliki oleh semua negara anggota. Ia mengajak mereka untuk memberi kontribusi yang positif bagi keberhasilan Dewan Keamanan, alih-alih justru menggagalkan upaya yang ada. Mirjana Spoljaric Egger, pemimpin Komite Internasional Palang Merah (ICRC), menyampaikan pandangannya bahwa "dehumanisasi" adalah akar dari berbagai kekejaman dalam sejarah perang. Ia mencatat bahwa ICRC mengamati tren di mana pihak-pihak yang berkonflik semakin berani untuk mengabaikan kewajiban hukum mereka. Egger juga mengingatkan tentang penggunaan interpretasi hukum humaniter internasional yang terlalu longgar, yang dapat membenarkan pelanggaran, perusakan, dan hambatan terhadap upaya kemanusiaan. Ia menyerukan Dewan Keamanan untuk memberikan dukungan yang konkret terhadap hukum humaniter internasional melalui tindakan nyata. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, juga menyoroti berbagai konflik dan tantangan yang melanda seluruh dunia. Ia menegaskan komitmennya untuk mencegah terjadinya perang berskala lebih besar di wilayah Timur Tengah. "Perang skala penuh tidak membawa manfaat bagi siapa pun," urainya, sembari mendorong pihak-pihak terlibat untuk mengutamakan solusi diplomatik untuk mengatasi penderitaan di Gaza. Thomas-Greenfield turut menekankan pentingnya reformasi dalam PBB. "Kita perlu membangun PBB yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih inklusif," katanya, khususnya dalam konteks sistem PBB dan Dewan Keamanan saat ini. ANTARA