SURABAYA –
**Borneonews - Trenggalek**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengambil langkah proaktif dengan memperluas distribusi air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Saat ini, terdapat 41 desa di 11 kecamatan yang terpaksa menghadapi situasi kritis terkait kebutuhan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Triadi Atmono, mengungkapkan bahwa meskipun curah hujan mulai turun, potensi kekeringan masih ada dan bahkan dapat meluas. "Hujan yang terjadi masih sporadis, sehingga belum cukup untuk meningkatkan ketersediaan air tanah bagi masyarakat, terutama di daerah yang saat ini mengalami kekeringan," jelasnya. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, BPBD berkomitmen untuk melakukan tindakan mitigasi bencana guna mengurangi dampak yang mungkin timbul. Hingga saat ini, terdapat permohonan bantuan pengiriman air bersih dari 41 desa, yang meliputi wilayah-wilayah seperti Panggul, Terbis, dan Besuki, serta desa-desa lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Gandusari, Dongko, Bendungan, Karangan, Tugu, Durenan, Suruh, dan Pule. Triadi mengungkapkan bahwa rata-rata kondisi sumber air di wilayah tersebut semakin mengkhawatirkan. Hal ini memaksa petugas untuk berupaya mendistribusikan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. "Kondisi geografi daerah-daerah tersebut yang umumnya bersifat dataran rendah menjadikannya rawan mengalami kekeringan setiap kali musim kemarau tiba," tambahnya. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak semua wilayah mengalami kekeringan secara konsisten setiap tahunnya. "Terkadang, wilayah yang mengalami kekeringan tahun lalu bisa tidak terdampak tahun ini, begitu pula sebaliknya," ujar Triadi. Melihat kembali kejadian di tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 56 desa dari total 152 yang ada di Trenggalek mengalami dampak kekeringan. Tahun lalu dianggap cukup parah, karena hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek merasakan konsekuensi dari kekeringan tersebut. Kendati begitu, Triadi berharap agar curah hujan segera kembali turun. Ia mencatat, "Meskipun tahun lalu ada 56 wilayah yang terdampak, kami berharap hujan dapat segera turun agar masyarakat tidak mengalami kekeringan lebih lama lagi." Namun, terlepas dari harapan tersebut, terdapat potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam, seperti banjir dan tanah longsor, ketika hujan datang. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan di bagian barat Indonesia diperkirakan akan terjadi pada bulan November dan Desember. Diperkirakan, 303 Zona Musim atau sekitar 43,4 persen dari total zona musim yang ada, terutama di Pulau Sumatera, pesisir selatan Jawa, dan Kalimantan, akan mengalami puncak musim hujan pada periode tersebut. Selain itu, 250 Zona Musim yang setara dengan 35,8 persen dari zona musim, juga diperkirakan mengalami puncak hujan pada Januari-Februari 2025, melibatkan wilayah Lampung, Pulau Jawa bagian Utara, serta beberapa bagian kecil di Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar Papua. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana yang dapat terjadi. "Kami akan terus melakukan upaya mitigasi bencana sebagai langkah untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul," tutup Triadi. ANTARA