JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menegaskan bahwa penetapan pembatalan Tia Rahmania sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029, sekaligus pemecatannya dari keanggotaan partai, adalah keputusan yang diambil oleh mahkamah partai. Puan menjelaskan bahwa partai memiliki mekanisme internal melalui mahkamah yang berwenang untuk menentukan status calon legislatif dari partai. Hal ini disampaikan Puan usai mengikuti rapat Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia juga menanggapi isu yang beredar mengenai pemecatan Tia, menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak ada hubungannya dengan kritik yang disampaikan Tia kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron, pada acara antikorupsi yang diadakan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 22 September lalu. Puan menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini sudah diambil sebelum acara di Lemhannas berlangsung. "Tidak ada kaitannya dengan peristiwa tersebut, karena acara di Lemhannas dilaksanakan setelah keputusan mahkamah partai disampaikan kepada KPU," ujarnya. Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk tidak menafsirkan pemberhentian Tia Rahmania sebagai indikasi ketidaksukaan partai terhadap lembaga antikorupsi. Puan menekankan bahwa keputusan mahkamah partai berkaitan dengan sengketa pemilihan legislatif dan pelanggaran kode etik di internal PDI Perjuangan. "Ini jangan sampai disalahartikan. Tidak ada perbedaan atau ketidaksukaan antara partai dengan KPK," tegasnya. Referensi resmi atas keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, pada 23 September 2024. Dalam keputusan itu, Tia Rahmania digantikan oleh Bonnie Triyana yang merupakan peraih suara terbanyak kedua di daerah pemilihan Banten I. ANTARA