JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) baru-baru ini mengajukan laporan mengenai kinerja yang mereka telah laksanakan selama tahun 2024 kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Laporan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Satgassus, Herry Muryanto, serta Wakilnya, Novel Baswedan, di Ruang Rapat Tribrata Mabes Polri, Jakarta, pada hari Kamis. Kapolri memberikan apresiasi terhadap beragam program yang berhasil dilaksanakan oleh tim Satgassus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Polri. Dalam kesempatan ini, Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa Satgassus telah melakukan kemitraan aktif dengan 12 Kementerian dan Lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta beberapa lembaga penting lainnya seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PT SMI, Pertamina, SKK Migas, dan Badan Bank Tanah Nasional. Lebih lanjut, Kapolri menekankan komitmen Polri melalui Satgassus untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan upaya dalam memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasatgassus Herry Muryanto juga menjelaskan bahwa fokus program pencegahan korupsi saat ini diarahkan pada empat sektor utama, yaitu pelayanan publik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penerimaan negara. Saat ini, terdapat dua kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Bank Tanah Nasional, yang sedang dalam proses pendampingan dari Satgassus. Herry menyatakan bahwa reaksi dari kementerian serta lembaga tersebut terhadap proses pendampingan yang dilaksanakan sangat positif. Sebagai tambahan dari upaya pendampingan yang dilakukan, Satgassus sedang mempersiapkan dua buku yang berfokus pada penguatan pencegahan korupsi. Herry juga menyampaikan bahwa terdapat lima kajian yang telah dihasilkan, termasuk kajian mengenai tata kelola distribusi pupuk subsidi, pemulihan ekonomi nasional di sektor infrastruktur pertanian, tata kelola penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), pemanfaatan sumur tua, serta penanganan *illegal drilling* dan penerapan *e-katalog* dalam pengadaan *crude oil* atau minyak mentah. Dalam langkah ke depan, Satgassus bertekad untuk terus meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi dengan menggandeng lebih banyak kementerian dan lembaga. Herry menegaskan bahwa Satgassus selalu terbuka untuk bekerjasama dengan kementerian atau lembaga mana pun yang membutuhkan pendampingan dalam program pencegahan korupsi. Dengan harapan, penguatan upaya antikorupsi ini akan meningkatkan integritas pegawai di kementerian dan lembaga, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan kerugian negara. ANTARA