YOGYAKARTA –
**Borneonews - Sleman**, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (APBN) serta aspek keuangan negara. Inisiatif ini diadakan di tengah situasi global dan nasional yang berada dalam kondisi yang terus berubah dan memerlukan perhatian lebih. Dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) untuk Triwulan II Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, menyatakan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, terutama akademisi dan institusi pendidikan tinggi, dalam program-program literasi keuangan. Ini merupakan kerja sama perdana antara Kanwil DJPb DIY dengan sebuah perguruan tinggi dalam hal ini, UPN Veteran Yogyakarta, yang menjadi mitra pertama dalam upaya meningkatkan literasi ini. Agung menegaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah penting dalam membangun kehadiran Kementerian Keuangan di kalangan akademik. “Kerja sama ini merupakan yang pertama kali kami lakukan dengan UPN. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor beserta tim yang telah memfasilitasi kami dalam menyebarluaskan informasi terkait literasi keuangan negara, khususnya mengenai APBN,” tuturnya. Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor moneter seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta perbankan lainnya. Salah satu inisiatif yang diharapkan dapat diwujudkan adalah pembentukan "APBN Corner" di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, yang diharapkan dapat menjadi tempat akses informasi tentang APBN. Agung melanjutkan, "Kami mengharapkan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) ini tidak hanya menjadi formalitas semata. Tujuan kami adalah agar civitas akademika di UPN dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai informasi keuangan negara, terutama dalam aspek fiskal dari Kementerian Keuangan, dan dapat meneruskannya kepada publik.” Selain itu, impian untuk mendirikan APBN Center di UPN Yogyakarta yang menyediakan informasi lengkap mengenai APBN, termasuk penerimaan pajak, Bea Cukai, dan aset negara, juga diungkapkan oleh Agung. Dalam kesempatan yang sama, Agung mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengawasi APBN agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. APBN memiliki peran krusial dalam kegiatan masyarakat dan perekonomian, terbukti efektivitasnya dalam menstabilkan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dia juga menyoroti pertanyaan umum mengenai pemungutan pajak, dan menjelaskan, “Bayangkan jika negara tidak memiliki pendapatan, maka subsidi untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung produksi serta daya beli masyarakat tidak akan ada. Kehadiran APBN menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Di tahun 2024, APBN diperkirakan mencapai Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar sekitar Rp25 triliun dan serapan yang telah mencapai 61,37 persen. Agung menekankan bahwa angka ini cukup signifikan dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Wakil Rektor III UPN Yogyakarta, Hendro Widjanarko, menyatakan apresiasi tinggi atas kerja sama tersebut. Menurutnya, upaya untuk meningkatkan literasi tentang APBN adalah langkah penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Hendro juga menambahkan bahwa dinamika regional dan global memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dalam negeri, dan perubahan iklim yang membawa bencana di berbagai tempat menjadi perhatian penting saat ini. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang harus disusun secara efektif. Ini diharapkan dapat membawa perbaikan dalam indikator-indikator ekonomi makro serta meningkatkan kesejahteraan di daerah, yang pada akhirnya akan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. ANTARA