MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Belanja negara di Sulawesi Selatan hingga Agustus tahun 2024 telah mencapai realisasi sebesar Rp35,86 triliun. Angka tersebut mencerminkan sekitar 63,24 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp56,7 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Supendi, dalam konferensi pers yang diadakan di Makassar pada hari Kamis. Dari total belanja negara yang direalisasikan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyumbang Rp14,2 triliun, yang setara dengan 57,33 persen dari pagu yang ditetapkan. Selain itu, transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp21,6 triliun, atau 67,84 persen dari total pagu senilai Rp31,87 triliun. Supendi menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat difokuskan pada beberapa aspek, di antaranya adalah dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, serta bantuan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah. Kegiatan ini juga mencakup fasilitasi dan pembinaan masyarakat. Terkait belanja pegawai, sudah terealisasi Rp6,77 triliun yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi 77.741 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (Polri). Jumlah ini juga mencakup sebanyak 891 pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) serta 6.443 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Lebih lanjut, belanja barang telah mencapai Rp5,68 triliun, yang setara dengan 50,84 persen dari pagu yang ditentukan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 6 persen dibandingkan dengan belanja tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5,37 triliun. Supendi mencatat adanya kekhawatiran terkait belanja barang, di mana seharusnya per 31 September mencapai 70 persen tetapi saat ini masih berada di angka 50,84 persen. "Hal ini menjadi perhatian karena biasanya belanja barang cenderung menumpuk pada bulan-bulan terakhir di akhir tahun. Idealnya, hingga September sudah mencapai di atas 70 persen, namun kenyataannya masih berkisar di angka 50 persen," tambahnya. Pada belanja modal, realisasi tercatat sebagai Rp1,72 triliun, atau sekitar 41,61 persen dari pagu. Sayangnya, belanja modal mengalami kontraksi dengan penurunan sebesar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,15 triliun. Belanja sosial juga tercatat sebesar Rp67,3 miliar, dengan peningkatan sebesar 17 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya tersalurkan sebesar Rp57,6 miliar. ANTARA