JAYAPURA –
**Borneonews - Biak**, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengemukakan bahwa kebutuhan akan lahan yang telah memiliki sertifikat merupakan hal penting dalam pelaksanaan program pembangunan rumah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Biak, Fritz G. Senandi, menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam upaya memberikan bantuan pembangunan rumah adalah ketidaktersediaan lahan yang memiliki legalitas, terutama sertifikat. Ia mencatat, meskipun banyak warga yang menginginkan bantuan untuk memiliki rumah, namun masalah kepemilikan tanah menjadi penghambat. Masyarakat di berbagai kampung dan kelurahan menunjukkan minat yang tinggi terhadap program ini. Namun, saat rencana pembangunan rumah mulai direalisasikan, seringkali lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bersengketa, karena diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Senandi menekankan bahwa keberadaan sertifikat lahan sangat mendukung kelancaran program pembangunan rumah bagi masyarakat asli Papua di daerah tersebut. Saat ditanya mengenai tuntutan ganti rugi dari masyarakat adat terkait penggunaan fasilitas di Pelabuhan Biak, Senandi menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah adalah sebagai mediator. Pemerintah akan memfasilitasi dialog antara masyarakat adat dan PT Pelindo cabang Biak, yang mengelola pelabuhan. Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pihaknya berkomitmen untuk menjalankan mandat sebagai mediator, demi membantu menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang disampaikan masyarakat adat kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan Pelabuhan Biak. Senandi berharap agar solusi yang terbaik dapat ditemukan untuk menyelesaikan kebutuhan yang diinginkan oleh warga setempat. Ia menekankan, apapun keputusan yang diambil oleh pihak berwenang, akan berpengaruh langsung terhadap masyarakat di daerah tersebut. ANTARA