JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul** Kementerian Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok baru-baru ini mengonfirmasi bahwa peluncuran rudal balistik antar benua (*Intercontinental Ballistic Missile, ICBM*) pertama yang mereka lakukan adalah tindakan yang sepenuhnya sah dan sejalan dengan norma-norma hukum internasional. Hal ini disampaikan dalam laporan media setempat pada hari Kamis. Menurut keterangan dari kementerian tersebut, peluncuran rudal tersebut tidak ditujukan kepada negara atau sasaran tertentu. Mereka menegaskan bahwa tindakan ini sesuai dengan praktik internasional yang diakui secara luas. Rudal yang diluncurkan dilaporkan jatuh di zona yang telah ditentukan sebelumnya di perairan internasional, sehingga tidak mengganggu keamanan atau keselamatan negara-negara di sekitarnya. Peluncuran ini merupakan momen penting bagi Tiongkok, karena tercatat sebagai pengujian ICBM pertama yang dilakukan dalam periode 44 tahun terakhir. Diperkirakan, rudal tersebut mampu menempuh jarak sekitar 12.000 kilometer, menunjukkan kapasitas dan kekuatan teknologi militer Tiongkok yang semakin berkembang. Rudal tersebut diluncurkan menjelang perayaan Hari Nasional Tiongkok yang jatuh pada 1 Oktober, saat negara tersebut memperingati hari jadi yang ke-75 sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Menteri Pertahanan Tiongkok mengungkapkan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari program latihan rutin yang telah dijadwalkan oleh Pasukan Roket mereka, dan mereka mengklaim telah memberikan informasi kepada negara-negara terkait mengenai rencana ini. Meski begitu, peluncuran ini menuai kritik dari Jepang. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa mereka tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait aktivitas peluncuran ini. Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengungkapkan kekhawatiran besar mengenai peningkatan aktivitas militer Tiongkok yang dinilai dapat mengancam stabilitas regional. Kekhawatiran ini menunjukkan dinamika yang semakin rumit dalam hubungan internasional, terutama di kawasan Asia Timur, di mana berbagai aksi militer dapat memicu ketegangan antara negara-negara yang memiliki kepentingan strategis. ANTARA