DENPASAR –
**Borneonews - Singaraja, Bali**, Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng di Bali kecewa dengan kondisi ratusan sekolah yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) selama bertahun-tahun. Situasi ini dinilai menghambat perkembangan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana, mengungkapkan bahwa terdapat hampir 126 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP), yang dipimpin oleh kepala sekolah berstatus pelaksana tugas. Rinciannya, terdapat delapan lembaga PAUD, 103 sekolah dasar (SD), dan 15 sekolah menengah pertama (SMP) yang mengalami hal serupa. Sedana menekankan dampak negatif yang ditimbulkan akibat kepemimpinan yang tidak definitif. Hal ini menyebabkan guru yang ditunjuk dalam posisi tersebut tetap berstatus sebagai guru biasa, sehingga tidak dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan maksimal. "Guru tersebut masih terikat dengan kewajiban mengajar secara penuh setiap minggu," ujarnya. Permasalahan ini telah berlangsung selama hampir tiga tahun dan berpotensi besar memengaruhi kualitas pendidikan di Buleleng. Ia menegaskan bahwa kinerja sekolah akan lebih optimal jika didukung oleh pengelolaan yang baik, yang salah satunya berasal dari kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan definitif. Dewan Pendidikan sangat berharap agar pemerintah daerah, yang saat ini diwakili oleh Penjabat Bupati Buleleng serta dinas pendidikan dan pemuda olahraga (Disdikpora), segera melakukan pengisian posisi kepala sekolah yang definitif. "Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, dan kami mendorong agar secepatnya ada solusi," tuturnya. Sedana, yang juga mengabdi sebagai akademisi di STAHN Mpu Kuturan Singaraja, menambahkan bahwa Dewan Pendidikan telah melakukan koordinasi yang intensif dengan Disdikpora mengenai permasalahan ini, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. "Kami akan terus berkoordinasi dan mengawal masalah ini dengan serius, mengingat Dewan Pendidikan adalah representasi masyarakat dan selalu mendengar aspirasi dari sekolah serta komite," pungkasnya. ANTARA