PALANGKARAYA –
**Borneonews - Palangka Raya**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menginisiasi pembentukan tim patroli siber yang bertujuan untuk memantau kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Pengawasan ini dimulai pada tanggal 25 September 2024. Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi, menyatakan bahwa tim pengawas yang terdiri dari perwakilan di tingkat provinsi maupun kabupaten serta kota telah aktif melakukan pemantauan terhadap aktivitas kampanye para pasangan calon melalui platform media sosial. Satriadi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan ini terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kampanye tatap muka yang dilakukan oleh para calon, dan yang kedua adalah kampanye di media sosial. Semua pengawasan dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Dengan adanya pengawasan yang intensif terhadap kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun dalam ranah digital, diharapkan Pilkada Kalteng dapat berlangsung dengan cara yang jujur dan adil. Seluruh pasangan calon juga diwajibkan untuk melaporkan akun-akun media sosial resmi yang mereka gunakan untuk kegiatan kampanye. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kalteng. "Yang menjadi masalah adalah adanya akun-akun media sosial yang tidak dilaporkan, karena akun-akun tersebut dapat beroperasi tanpa kendali, sehingga akan sulit ditertibkan di kemudian hari," tambah Satriadi. Satriadi juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara berjenjang, yang dimulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan. Mengingat masa kampanye ini, setiap calon akan mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak pengawas. Langkah proaktif yang diambil Bawaslu Kalteng bertujuan untuk mencegah berkembangnya informasi hoaks serta pelanggaran lainnya dalam kampanye di media sosial, yang semakin marak terjadi di era digital saat ini. "Bawaslu Kalteng berkomitmen untuk menjaga integritas Pemilu 2024 dan akan terus meningkatkan pengawasan di semua sektor yang diperlukan," tutup Satriadi. ANTARA