TANJUNG SELOR –
**Borneonews - Tarakan**, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong, menyampaikan harapannya untuk adanya peningkatan dalam kapasitas pelaku jasa konstruksi serta kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi daerah tersebut. Hal ini diungkapkan saat membuka Forum Jasa Konstruksi se-Kaltara yang berlangsung di kota Tarakan pada hari Kamis. Dalam pernyataannya, Togap menekankan pentingnya konstruksi berkualitas di tingkat nasional, khususnya di Kalimantan Utara. Dia berharap bahwa pembangunan yang dilakukan di daerah ini dapat meningkat kualitasnya dan membawa dampak positif bagi keseluruhan infrastruktur. Forum yang digelar kali ini mengangkat tema “Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara.” Tema tersebut menggambarkan fokus pada kolaborasi masyarakat untuk meningkatkan standar pembangunan yang ada. Sampai saat ini, jumlah tenaga konstruksi yang telah tersertifikasi di Kalimantan Utara mencapai 2.982 orang, yang terdiri dari 743 orang dengan keterampilan pada jenjang 7-9 dan 2.239 orang pada jenjang 1-6. Data ini menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga terampil di bidang konstruksi. Togap juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap proses jasa konstruksi. Dia meminta agar setiap temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat harus ditindaklanjuti dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat di masa mendatang. “Kepala Pengawas harus bisa bersikap bijaksana terhadap setiap temuan, karena temuan tersebut seharusnya dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan,” tambahnya. Dalam kesempatan ini, Togap juga mengucapkan rasa terima kasih serta apresiasi kepada semua Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) se-Kalimantan Utara. Dia mengakui kontribusi besar yang mereka berikan terhadap perekonomian di daerah tersebut, yang tercermin dari pengendalian inflasi yang lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional. “Kita patut berbangga, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen PUPR bahwa PUPR adalah instansi yang melakukan belanja produk dalam negeri terbesar. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan pengawasan terhadap hal ini dilakukan secara langsung oleh Presiden,” ungkap Togap. ANTARA