MEDAN –
**Borneonews - Medan**, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) telah mengambil langkah tegas dengan menyita aset penunggak pajak berupa satu unit mobil yang bernilai Rp250 juta. Tindakan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebagai bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra, menyampaikan bahwa penyitaan ini merupakan langkah yang serius dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Upaya ini dilakukan setelah sebelumnya wajib pajak yang bersangkutan tidak merespon beberapa langkah persuasif yang telah diberikan. Langkah-langkah tersebut termasuk surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada yang bersangkutan. Proses penyitaan ini ditujukan untuk menuntaskan utang pajak yang belum dilunasi, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai peringatan bagi wajib pajak lainnya agar lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Arridel menekankan bahwa tindakan ini bertujuan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai upaya edukasi bagi masyarakat. Dia menekankan bahwa kepatuhan terhadap pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipatuhi demi keberlanjutan pembangunan negara. Lebih lanjut, Arridel mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Menurutnya, pembayaran pajak merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat terhadap pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Diharapkan, dengan dilakukannya tindakan penyitaan ini, tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut akan meningkat dan kepatuhan perpajakan dapat tercapai dengan optimal. KPP Pratama Medan Timur berkomitmen untuk terus melakukan upaya persuasif dan penegakan hukum bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan tegas yang dilakukan oleh DJP juga mendapat respons positif dari masyarakat, terutama dari para pelaku usaha yang telah taat pajak. Mereka menyambut baik langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam dunia usaha. ANTARA