JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menegaskan bahwa konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah mengungkapkan adanya hipokrisi dari Amerika Serikat terkait dengan isu hak asasi manusia (HAM). Wang mempertanyakan sikap AS yang mengklaim peduli terhadap hak-hak masyarakat Muslim. Menurutnya, kehadiran mereka yang terus memicu dan mendukung perang di wilayah tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah korban yang tidak bersalah, khususnya di kalangan umat Muslim. Pertanyaan ini disampaikan Wang dalam suatu pertemuan dengan Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Dalam konteks ini, Wang Yi juga mempertanyakan mengapa AS tampak acuh terhadap berbagai ketidakadilan yang telah lama dialami oleh masyarakat Arab. Ia mencatat, ketidakaktifan AS dalam mendukung Palestina untuk memperoleh status sebagai anggota penuh di PBB semakin mencerminkan sikap selektif negara tersebut. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri China menambahkan bahwa Wang Yi mempertanyakan mengapa Washington tidak mengambil tindakan yang tepat dalam mengupayakan gencatan senjata yang permanen dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza. Wang menyebutkan, upaya negara-negara seperti Amerika Serikat dalam memanfaatkan isu hak asasi manusia untuk kepentingan politik terbukti semakin tidak disukai oleh banyak negara di seluruh dunia. Terkait dengan Provinsi Xinjiang, Wang mengklaim bahwa masalah yang dihadapi oleh warga etnis Uyghur sering digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan mencoreng citra hak asasi manusia di China. Dia menekankan bahwa banyak negara Muslim telah menyadari taktik yang digunakan Amerika dan memahami bahwa negara tersebut sering mengaitkan isu HAM sebagai dalih untuk campur tangan dalam urusan domestik China serta negara-negara lainnya yang sedang berkembang. China telah menghadapi berbagai kritik terkait perlakuan terhadap etnis Uyghur, namun Beijing dengan tegas menolak semua tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk intervensi dalam urusan internal negara mereka. Wang berpendapat bahwa prestasi China dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia secara luas diakui, dan kemajuan yang dicapai di Daerah Otonomi Uygur Xinjiang menjadi bukti bagi semua pihak terkait. Dia menambahkan, China membuka diri untuk perbincangan dengan semua negara terkait isu hak asasi manusia berdasarkan prinsip kesetaraan. ANTARA