BORNEONEWS, Palangka Raya – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan mengunjungi Kota Palangka Raya, Rabu (10/8/2016). Mereka ingin tahu sejauh mana back up DPRD Kota Palangka Raya terhadap penganggaran program dan kegiatan kepariwisataan yang dijalankan pihak eksekutif, maupun terkait regulasi yang dimiliki Kota Palangka Raya.
Pasalnya mereka menganggap kota ini bervisi mewujukan kota pariwisata sejak delapan tahun lalu atau sejak dipimpin Walikota Riban Satia. Mereka ingin kaji banding, apakah penganggaran pun otomatis mengunggulkan pariwisatanya dibanding yang lain. Ternyata tidak, sebab di Palangka Raya masih belum mengunggulkan anggaran kepariwisataan meski menjadi visi misi daerah.
“Mereka melakukan kunjungan kerja ke DPRD kota karena mereka melihat di internet, bahwa di Kota kita ini memprioritaskan visinya adalah untuk mewujudkan kota pariwisata. Yang Pertama mereka tanyakan tentu adalah keberpihakan terhadap anggaran. Nah saya katakan, walaupun pariwisata itu menjadi prioritas, dari segi prosentase naiknya cuma sedikit, tidak ada signifikan,” kata Subandi, Anggota DPRD Kota Palangka Raya, usai pertemuan menyambut mereka di lobby DPRD.
Terkait tujuan yang kedua mereka yaitu kaji banding bidang regulasi penguatan kepariwisataan, juga ternyata di Palangka Raya pun peraturan daerah tentang kepariwisataan belum dilakukan pengesahan di ruang paripurna.
“Hal kedua memang menanyakan regulasi pariwisata itu apa saja. Saya katakan bahwa kita sedang ajukan yaitu Perda tentang Rencana Induk Prariwisata Daerah (Ripda), dan Perda kedua adalah tentang Kepariwisataan. Nah keduanya ini dipending, menunggu surat dari provinsi untuk melanjutkan pembahasannya,” kata Subandi.
“Kebetulan kami memilih Kota Palangka Raya, bahwa di sini Pariwisatanya diunggulkan. Di daerah kami sana juga unggulkan pariwisata dan dicantumkan di RPJMD. Jadi kita sama-sama ingin unggulkan wisata, makanya kami kaji banding,” kata pimpinan rombongan, Muhammad Arif, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Baru.
“Fungsi DPRD kan salah satunya fungsi penganggaran (Budgeting). Nah ini yang ingin kami tahu bagaimana membackup pariwisata. Tentu kalau diunggulkan, kan harus maksimal anggarannya. Kami tetap mendorong eksekutif untuk lebih meningkatkan anggaran khusus ke pariwisataan,” lanjutnya. (ROZIKIN/m)
