SURABAYA –
**Borneonews - Madiun**, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar Pemerintah Kota Madiun memperkuat program pencegahan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Langkah ini bertujuan untuk menangkal paham radikal dan terorisme di lingkungan setempat. Dalam sebuah kunjungan ke Madiun, Koordinator Pengembangan Sistem Operasi BNPT, Moch. Andriansyah, menjelaskan bahwa BNPT akan meluncurkan gerakan untuk mendeteksi lebih awal potensi paham radikalis yang dapat berkembang di daerah tersebut. Meskipun ancaman radikal dan terorisme di Madiun tergolong rendah, ia menekankan pentingnya kewaspadaan agar tidak terjebak dalam rasa aman yang berlebihan. Moch. Andriansyah menyatakan bahwa langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap radikalisme perlu dilakukan secara serius untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan wilayah. Kunjungan ke Madiun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menangani isu radikal dan terorisme yang lebih luas. "Antisipasi terhadap potensi radikalisme dan terorisme adalah suatu keharusan. Potensi yang kecil tidak boleh diabaikan tanpa pengawasan," imbuhnya. Eddy Supriyanto, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan BNPT. Ia mengungkapkan harapan agar program sosialisasi yang diberikan oleh BNPT bisa langsung diterima oleh masyarakat, terkait paham-paham yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam diskusi yang berlangsung, banyak isu terkait radikalisme dan terorisme yang dibahas, termasuk upaya pencegahan dan rencana kerja sama antara Pemkot Madiun dan BNPT. Mereka juga membahas sosialisasi mengenai buku saku untuk mendeteksi dan mencegah potensi terorisme di tingkat kelurahan dan desa. "Masyarakat perlu diberdayakan dengan informasi mengenai pencegahan radikalisme dan terorisme. Kita tidak boleh membiarkan kota yang telah aman dan damai ini terganggu," lanjutnya. BNPT telah mengidentifikasi beberapa prioritas nasional yang perlu diperkuat, antara lain pemberdayaan perempuan, remaja, dan anak-anak; pengembangan desa damai; pembentukan sekolah damai; kampus kebangsaan; serta perlindungan bagi warga negara Indonesia yang lebih luas. Selain itu, asesmen terhadap aparat pemerintah yang berpotensi tinggi juga menjadi perhatian. Diharapkan, kolaborasi antara BNPT dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan ini dapat menurunkan risiko dan potensi terorisme di Indonesia. ANTARA