JAKARTA –
**Borneonews - Nanning, China**, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia berencana meningkatkan investasi sebesar 18 persen. Langkah ini diambil untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 8 persen pada tahun 2025. Nurul menyampaikan hal tersebut dalam acara Indonesia-China Investment Forum 2024 yang berlangsung di Nanning, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, China. Acara yang diadakan oleh BKPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou ini dihadiri oleh sekitar 100 pengusaha. Dalam pernyataannya, Nurul menyebutkan bahwa Presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menekankan berkali-kali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8 persen, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rencana awal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Indonesia perlu merealisasikan investasi senilai Rp1.905 triliun pada tahun depan, meningkat dari target tahun ini yang mencapai Rp1.650 triliun. Hingga semester I 2024, realisasi investasi Indonesia sudah mencapai Rp829,9 triliun, yang setara dengan 50,3 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 1.225.042 orang. Dari total investasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp408,2 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp421,7 triliun. Nurul menegaskan pentingnya kolaborasi dengan negara luar, khususnya China, yang selama lima hingga enam tahun terakhir berada di peringkat kedua dan ketiga sebagai investor terbesar di Indonesia. Ia menekankan bahwa investasi dari Singapura dan Hong Kong juga cukup signifikan, namun ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi dengan dukungan dari China. Berdasarkan analisis Nurul, terdapat beberapa alasan yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Pertama, Indonesia telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun pasca pandemi. Kedua, kekayaan alam yang melimpah, termasuk nikel, menjadi bahan penting bagi industri kendaraan listrik di China, serta kebijakan pemerintah yang mendukung hilirisasi. Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif bagi para investor, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan kawasan ekonomi khusus, yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama investasi. Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika di BKPM, Cahyo Purnomo, menambahkan bahwa investasi domestik dan asing di Indonesia cukup seimbang. Ia menyebutkan bahwa sekitar 46 persen berasal dari investor domestik, sementara sisanya dari investor asing. Kebijakan pemerintah juga memberikan perlakuan yang sama bagi semua investor, tanpa memandang asal negara. Sebagai langkah konkret, BKPM telah menyediakan 81 proyek investasi yang tersebar di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur, infrastruktur, pertanian, pariwisata, serta bidang energi terbarukan. Cahyo mengungkapkan bahwa pemerintah menginginkan para calon investor tidak perlu memulai dari awal, melainkan cukup mengakses informasi yang ada di situs resmi BKPM mengenai proyek yang diminati dan tahapan investasi yang diperlukan. Selain itu, beberapa kebijakan perpajakan telah disiapkan. Contohnya, *tax holiday* yang menawarkan pembebasan pajak selama 5 hingga 20 tahun untuk investasi berskala besar, *tax allowance* yang berupa pengurangan 30 persen dari pajak penghasilan selama enam tahun, serta insentif pengurangan biaya masuk untuk mesin dan bahan baku. Tercatat bahwa total investasi China di Indonesia dari tahun 2019 hingga semester I 2024 mencapai 32,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp487,1 triliun, dengan lebih dari 21 ribu proyek yang terlibat. Pada tahun 2023, nilai investasi dari China mencapai 7,4 miliar dolar AS (Rp111,96 triliun), menempatkan China di posisi kedua setelah Singapura. Adapun lima sektor utama yang menjadi fokus investasi China di Indonesia meliputi industri pengolahan logam dasar, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, kimia dan farmasi, serta sektor listrik, gas, dan air. ANTARA