JAKARTA –
**Borneonews - Sentul, Jawa Barat**, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa kebijakan *ekonomi biru* yang diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan untuk membawa Indonesia setara dengan negara-negara maju, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa. Dia menjelaskan bahwa melalui lima kebijakan dalam kerangka *ekonomi biru*, diharapkan masyarakat nelayan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga sektor kelautan dan perikanan di Indonesia bisa mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu program utama dalam *ekonomi biru* ini adalah perluasan kawasan konservasi laut. Trenggono menargetkan bahwa pada tahun 2025, perluasan kawasan konservasi akan mencapai 30 persen. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Ia menegaskan pentingnya menjaga ruang konservasi, karena area tersebut merupakan tempat pemijahan alami. "Jika itu dirusak dan tempat pemijahan dihancurkan, maka masa depan sumber daya ini akan hilang," ujarnya. Kebijakan kedua adalah penerapan penangkapan ikan terukur (PIT) yang berbasis kuota. Trenggono menyadari bahwa program ini banyak menuai protes, tetapi ia menegaskan bahwa program ini crucial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. "Kami sangat detail dalam menentukan jenis ikan yang boleh ditangkap, bukan sembarangan mengambil semua jenis ikan," tambahnya. Selanjutnya, program ketiga berfokus pada pengembangan budi daya yang berkelanjutan baik di laut, pesisir, maupun darat. Selain itu, pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga sangat penting, karena terkait erat dengan ruang ekonomi, termasuk *wisata bahari*. Kebijakan kelima mencakup pembersihan sampah plastik di laut. Hal ini dilakukan melalui gerakan partisipasi nelayan yang dikenal sebagai Bulan Cinta Laut (BCL). Dengan gerakan ini, diharapkan ikan yang ditangkap di perairan Indonesia bebas dari kontaminasi mikroplastik. Selama menjalani empat tahun masa jabatannya, Trenggono juga telah menginisiasi sejumlah proyek percontohan atau *modeling*. Beberapa di antaranya adalah budi daya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah; budi daya rumput laut berbasis kawasan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara; kampung nelayan modern di Desa Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua; dan di Pulau Paarn, Provinsi Lampung. Dengan hadirnya proyek-proyek percontohan ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah serta sektor swasta untuk menerapkan praktik budi daya yang lebih baik guna meningkatkan produksi komoditas unggulan yang berasal dari Indonesia. ANTARA