SEMARANG –
**Borneonews - Temanggung**, Penjabat Bupati Temanggung, Hery Agung Prabowo, menekankan pentingnya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terpecah belah akibat perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Dalam pernyataannya di Temanggung pada hari Kamis, ia menegaskan bahwa tahapan kampanye Pilkada sudah dimulai sejak 25 September dan akan berlangsung hingga 23 November 2024. Oleh karena itu, sebagai ASN, mereka wajib menjaga sikap netral. Hery menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin di daerah ini, ASN harus bersiap untuk memberikan dukungan kepada kebijakan-kebijakan yang diusung demi kesejahteraan masyarakat. Ia mengimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Temanggung untuk tetap jaga netralitas, terutama pada masa kampanye yang dianggap rentan. “Waspadai tim-tim yang sudah mulai memantau ASN. Penting sekali bagi kami untuk mengingatkan bahwa kita sebagai ASN harus benar-benar menjaga netralitas,” ujarnya. Dia juga menekankan bahwa ASN memiliki hak untuk memilih, tetapi kewajiban utama mereka adalah netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pihak manapun. Dia mengungkapkan bahwa pentingnya netralitas dijunjung tinggi demi kelancaran proses transisi kepemimpinan agar tidak terjadi ketegangan di antara ASN. “Sekali lagi, saya ingin menegaskan kepada seluruh ASN, baik pimpinan maupun staf, untuk berhati-hati dan menjaga kondisi kita masing-masing. Harap waspada terhadap kerawanan yang bisa muncul di masa kampanye ini,” tambahnya. Hery menjelaskan bahwa ada tiga tahapan kerawanan yang sering muncul dalam proses Pilkada. Pertama adalah pada saat pendaftaran calon. Untungnya, sejauh ini tidak ada masalah yang berarti. Tahapan kedua adalah masa kampanye, di mana ia mengingatkan kepada semua ASN untuk menjaga norma-norma yang harus dipegang oleh birokrasi. Terakhir, kerawanan terjadi pada saat pemungutan suara, di mana masalah politik uang dapat terjadi. Dia mengingatkan ASN agar jangan sampai tergoda untuk menerima pemberian-pemberian yang jelas-jelas melanggar aturan yang berlaku bagi pegawai negeri. ANTARA