DENPASAR –
**Borneonews - Tabanan, Bali**, Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Muhammad Zamroni menyerukan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan dengan damai dan meminta anggota prajurit TNI untuk tetap netral selama periode tersebut. Seruan ini disampaikan dalam upacara pembukaan program pendidikan bagi Bintara TNI Angkatan Darat Tahun 2024 yang berlangsung di Mako Rindam IX/Udayana, Tabanan pada Jumat lalu. Zamroni menjelaskan bahwa pihaknya akan mengerahkan anggotanya untuk memberikan dukungan dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada yang bersifat serentak di daerah tersebut. Ia menyatakan, "Kami akan melibatkan anggota TNI dalam kerja sama dengan rekan-rekan di Kepolisian Daerah Bali untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan aman." Dia juga mendoakan agar momen Pilkada 2024 dapat berlangsung dalam suasana yang aman dan kondusif. Lebih lanjut, Pangdam Udayana mengajak semua elemen masyarakat untuk merayakan pesta demokrasi ini dengan semangat yang positif. Ia menekankan pentingnya merayakan momen ini dengan kebahagiaan dan rasa aman tanpa adanya provokasi. Zamroni juga memberikan pesan kepada media massa untuk menyajikan berita yang membangun dan tidak memicu terhadap situasi yang bisa membawa pengaruh negatif. Ia menegaskan, "Hindari provokasi. Jika ada berita yang tidak jelas, konfirmasikan agar tujuan informasi tersebut menjadi lebih jelas dan tidak menambah dampak buruk." Di kesempatan ini, Pangdam menjamin netralitas TNI selama pelaksanaan Pilkada. Ia berharap semua pihak dapat berdoa bersama demi kelancaran dan keamanan tahapan pemilihan ini. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tabanan, Ketut Narta, menambahkan bahwa mereka akan melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di wilayah setempat. Menurut ketentuan yang berlaku, seluruh ASN dilarang untuk terlibat dalam kampanye atau menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon selama proses pemilihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Narta menjelaskan, "Kami akan memastikan bahwa para ASN hingga aparat desa tidak melakukan kampanye atau mendukung pasangan calon tertentu. Mereka juga dilarang untuk ikut yel-yel atau tampil di panggung saat acara kampanye berlangsung." Jika ditemukan bukti keterlibatan ASN atau aparat desa dalam kampanye, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Selain pengawasan terhadap ASN, Bawaslu juga berharap agar TNI dan Polri menjaga netralitas anggotanya selama seluruh proses pemilihan berlangsung hingga selesai. ANTARA