BOGOR –
**Borneonews - Bekasi**, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah mengambil langkah penting dengan menurunkan status kebencanaan daerah dari tanggap darurat menjadi masa transisi. Keputusan ini mulai berlaku sejak hari ini, dengan pertimbangan utama adalah penurunan signifikan pada area yang terdampak bencana kekeringan. Masa tanggap darurat untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi ditetapkan sebelumnya dari tanggal 30 Agustus hingga 12 September, yang kemudian diperpanjang dua kali, masing-masing pada periode 13-19 September dan 20-26 September 2024. Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, menyampaikan bahwa selama masa transisi ini, pemerintah daerah akan terus melanjutkan upaya penanganan dengan tetap mendistribusikan bantuan air bersih serta mengatasi lahan pertanian yang terkena dampak. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan bahwa mereka terus memperbarui data terkait situasi terkini di lapangan melalui evaluasi rutin yang dilakukan terhadap setiap kegiatan penanganan bencana kekeringan. "Kami akan tetap melakukan *monitoring* dan evaluasi mengenai perkembangan penanganan kekeringan dalam beberapa hari ke depan," ujarnya. Dedy menegaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terbaru, penanganan bencana kekeringan yang diorganisir melalui rencana aksi daerah telah dilaksanakan dengan baik berkat kerja sama antara perangkat daerah dan pihak terkait. Salah satu inisiatif yang diusulkan dan dilaksanakan dengan masif adalah normalisasi aliran sungai, yang sebelumnya mengalami penyumbatan dan sedimentasi. Hasil dari penanganan ini telah dirasakan oleh masyarakat, terutama para petani yang lahan mereka terancam kekeringan. "Capaian normalisasi ini sangat positif dengan progres yang luar biasa. Beberapa kegiatan bahkan hampir mencapai 100 persen penyelesaian. Dari analisis yang dilakukan, wilayah kecamatan yang terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi semakin berkurang," imbuhnya. Dedy juga memastikan bahwa kegiatan normalisasi akan terus dilaksanakan dengan pengawasan penuh, terutama di wilayah-wilayah yang masih terdampak berdasarkan pembaruan data mengenai luas area pertanian yang terpengaruh. Selanjutnya, rencana aksi yang melibatkan distribusi bantuan air bersih juga dilaksanakan secara optimal. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada lagi permohonan dari warga di wilayah yang masih berstatus terdampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menambahkan bahwa upaya penanganan bencana kekeringan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Normalisasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif, terutama terhadap pasokan air ke areal persawahan. "Hasil rapat evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Bupati telah menetapkan masa transisi. Namun, kami akan tetap melayani pengiriman air jika ada permintaan dari masyarakat," kata Dodi. Ia juga menginformasikan bahwa hingga akhir masa tanggap darurat bencana kekeringan, total distribusi bantuan air bersih telah mencapai lebih dari 3 juta liter. "Saat ini, jumlah wilayah terdampak kekeringan telah berkurang dari 11 kecamatan menjadi delapan kecamatan, sebuah penurunan yang sangat signifikan. Sebagian besar lahan pertanian juga sudah dapat teraliri air," tutup Dodi. ANTARA