JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jaka Sucipta, mengungkapkan bahwa dana desa untuk tahun 2025 akan difokuskan pada penanganan isu-isu terkait perubahan iklim. Ia menyampaikan hal ini dalam Seminar Internasional dan Peluncuran Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim yang berlangsung di Bali pada malam hari, Kamis (26/9). Jaka menjelaskan bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi perubahan iklim sangat penting. Posisi Indonesia sebagai negara kedua paling rawan bencana di dunia dari 193 negara memegang peranan penting dalam keputusan ini. Ia menambahkan bahwa dampak dari bencana tersebut mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun per tahun. Dengan tingginya risiko bencana di tanah air, Jaka menekankan bahwa perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan. "Indonesia berada dalam urutan kedua sebagai negara paling berisiko menghadapi bencana. Kerugian akibat bencana bisa berkisar antara Rp20 triliun hingga Rp50 triliun setiap tahun. Oleh karena itu, kami memberikan pendanaan hingga tingkat desa agar mereka bisa melakukan kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim," ujarnya. Sejalan dengan hal tersebut, Jaka menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan mengenai kerawanan bencana di seluruh desa di Indonesia. Hasil dari pemetaan ini akan menjadi dasar untuk alokasi dana desa dalam rangka penanganan perubahan iklim yang lebih efektif. "Kami memiliki lebih dari 75 ribu desa yang perlu kami petakan. Kami akan mengelompokkan desa-desa berdasarkan tingkat kerawanan, mulai dari yang sangat rawan, sedang, hingga yang tidak terdampak sama sekali. Selanjutnya, kami akan melakukan intervensi dengan menggunakan dana desa. Pemetaan ini penting untuk menentukan apakah desa-desa tersebut tergolong dalam kategori merah, kuning, atau hijau," jelas Jaka. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus selalu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di masing-masing desa setiap tahunnya. "Dengan adanya dukungan dari pendamping desa serta partisipasi aktif masyarakat setempat, harapannya pemerintah desa dapat memaksimalkan bantuan ini demi mencapai kemandirian desa," pungkasnya. ANTARA