DENPASAR –
**Borneonews - Denpasar**, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaporkan bahwa debitur dari sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi porsi terbesar dalam penyerapan kredit di wilayah ini. Data per Juli 2024 menunjukkan total penyaluran kredit mencapai Rp109,16 triliun. Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menyatakan bahwa sebanyak 52,84 persen dari kredit yang digulirkan dialokasikan untuk UMKM. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,86 persen jika dibandingkan dengan data di bulan Juli 2023. Dominasi kredit yang diserap oleh UMKM ini diyakini berkaitan erat dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah, yang didorong oleh perkembangan sektor pariwisata di Bali. Semangat pertumbuhan ini mendorong peningkatan permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Secara keseluruhan, penyaluran kredit di Bali sebesar Rp109,16 triliun mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,66 persen dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp101,39 triliun. Menurut analisis berdasarkan sektor, penyaluran kredit di Pulau Dewata lebih banyak dialokasikan untuk konsumsi, mendekati 34 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 29,51 persen. Sebagai gambaran mengenai jumlah pelaku usaha, data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 terdapat 442.848 UMKM. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada pada skala mikro dengan total 388.279 unit, diikuti oleh usaha skala kecil sebanyak 43.296 unit, dan usaha menengah yang mencapai 11.273 unit. Dari sisi kualitas kredit, OJK mencatat bahwa realisasi kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di Bali pada bulan Juli 2024 tercatat stabil pada angka 3,32 persen, yang tidak berbeda dari tahun sebelumnya. Sementara itu, simpanan dana masyarakat, yang dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK), di perbankan juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Total DPK mencapai Rp185,39 triliun, mengalami kenaikan sebesar 17,78 persen dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp157,41 triliun. Kristrianti menambahkan bahwa pertumbuhan DPK yang tinggi terutama disebabkan oleh peningkatan tabungan perseorangan, yang mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat di Bali. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menunjukkan stabilitas, dengan rasio kecukupan modal yang terjaga baik, diukur dari kondisi likuiditas dengan *cash ratio* (CR) mencapai 15,28 persen dan *capital adequacy ratio* (CAR) sebesar 35,70 persen. Ia meyakini bahwa permodalan yang kuat dalam perbankan ini akan mampu menampung potensi risiko yang dihadapi oleh para debitur. ANTARA