JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam upaya menciptakan desa yang berketahanan iklim. Menurutnya, kolaborasi yang solid diperlukan untuk menanggulangi isu-isu yang sama secara efektif. Taufik berpendapat bahwa mengandalkan ego masing-masing pihak tidak akan mengantarkan pada pencapaian yang diharapkan. Ia mengingatkan agar semua pihak yang terlibat fokus pada kepentingan bersama, karena jika jalan masing-masing, tujuan yang diinginkan justru akan sulit tercapai. Dalam konteks ini, Kementerian Desa juga diharapkan dapat membangun kerjasama yang erat dengan berbagai instansi dan organisasi guna mempercepat proses terbentuknya desa-desa yang mampu bertahan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Penekanan akan kolaborasi ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Internasional dan Peluncuran Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim yang berlangsung di Bali. Dalam forum tersebut, Taufik menyebutkan sejumlah instansi yang akan terlibat dalam kolaborasi ini, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Kementerian Keuangan, serta pemerintah desa yang berperan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Lebih jauh, ia menyoroti peran strategis desa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Desa, dengan karakteristik dan keunikan masing-masing, dinilai dapat berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkaitan dengan desa tanggap perubahan iklim. Ia menekankan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Dengan cara ini, masyarakat di desa akan lebih paham dan siap menghadapi masalah yang terkait dengan perubahan iklim. Taufik juga mengingatkan pentingnya memahami tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap isu ini. Ia menegaskan bahwa edukasi dan literasi terkait perubahan iklim harus ditingkatkan, agar masyarakat tidak hanya menjadi 'korban' tetapi juga mampu berperan aktif dalam penanganan isu yang krusial ini. Seminar ini juga dihadiri oleh pembicara lain dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, yang membahas tentang kebijakan nasional terkait ketahanan iklim di sektor perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. ANTARA