MAKASSAR –
**Borneonews - Mamuju**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mencapai kedaulatan pangan sebagai bagian dari strategi untuk mengendalikan inflasi di wilayah tersebut. Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan bahwa kedaulatan pangan merupakan elemen fundamental yang harus dikuasai agar daerah dapat berkembang dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi inflasi. Bahtiar menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan ini, setiap kabupaten di Sulawesi Barat perlu aktif mendorong pengembangan sektor-sektor vital seperti perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia menegaskan pentingnya sinergi di dalam masyarakat untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau. Dalam upaya menjalankan berbagai program, pemerintah daerah berkomitmen memberikan kepastian pada masyarakat mengenai ketersediaan pangan di Sulawesi Barat. "Kami terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik melalui berbagai program yang berjalan," tambah Bahtiar. Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Suyuti Marzuki, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan intervensi di berbagai sektor untuk menanggulangi inflasi, di mana salah satunya adalah program yang dijalankan oleh dinas kelautan dan perikanan. Suyuti menyebutkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi di Sulbar sangat dipengaruhi oleh kontribusi signifikan dari sektor perikanan. "Data menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pada sektor kelautan dan perikanan selama April 2024 mampu menekan inflasi dengan cukup baik," ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa komoditas ikan seperti cakalang, layang, dan ikan bandeng memiliki andil yang besar dalam penurunan rate inflasi. Suyuti menambahkan bahwa dengan pengelolaan harga komoditas perikanan yang efektif, pencapaian deflasi dapat diraih, sementara nilai tukar nelayan tetap terjaga stabil. Keberhasilan ini pun didorong oleh sistem pencatatan harga ikan harian dan tri-harian di masing-masing kabupaten. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Waris Bestari, menyatakan bahwa salah satu langkah tambahan dalam pengendalian inflasi adalah pelaksanaan gerakan pangan murah. "Berkat kebijakan dari Penjabat Gubernur, gerakan pangan murah ini dilaksanakan secara rutin dan lebih masif, dengan frekuensi empat kali dalam seminggu," ujar Waris. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Sulawesi Barat diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga pangan dan berkontribusi dalam upaya mengendalikan inflasi, demi kesejahteraan masyarakat. ANTARA