JAKARTA –
**Borneonews - Nairobi**, Pemerintah Kenya baru-baru ini memberikan pengakuan resmi terkait adanya kematian, penangkapan, dan orang yang hilang dalam berbagai protes anti-pemerintah yang terjadi di negara itu dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Kiture Kindiki saat memberikan penjelasan kepada Komite Majelis Nasional. Dalam keterangannya, Kindiki menyebutkan bahwa selama protes yang meningkat, terdapat 42 orang yang dilaporkan tewas, 132 orang hilang, dan sekitar 1.208 individu ditangkap. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kasus penangkapan tersebut masih dalam proses hukum dengan beragam tuduhan yang dilayangkan. Protes yang terjadi di seluruh Kenya dimulai pada bulan Juni dan Juli, seiring dengan ketidakpuasan terhadap kenaikan pajak yang diusulkan dalam RUU Keuangan 2024. Menurut data yang dirilis oleh Komisi Hak Asasi Manusia Kenya (KHRC) dan pihak lainnya, sedikitnya 50 orang kehilangan nyawa dalam serangkaian peristiwa tersebut. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden William Ruto mengalami sorotan yang signifikan terkait dengan cara mereka menangani unjuk rasa, yang juga mengakibatkan kerusakan skala besar pada berbagai properti publik dan swasta. Kindiki menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan akan diadili, tidak peduli afiliasi politik mereka. Dalam mencapai keadilan, ia menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak akan mentolerir kasus penculikan, pembunuhan di luar hukum, atau penghilangan paksa. Meskipun demikian, ia turut memperhatikan situasi di lapangan, di mana dalam beberapa insiden, otoritas keamanan mengeluarkan tembakan kepada pengunjuk rasa. Kindiki berpendapat bahwa ada keadaan tertentu yang dapat membenarkan tindakan tersebut, merujuk pada kejadian di mana sekelompok besar demonstran menyerbu dan membakar sebagian gedung parlemen di Nairobi. Ketidakpuasan yang melatarbelakangi protes ini berkisar pada meningkatnya biaya hidup dan kebijakan pajak yang dianggap kontroversial oleh pemerintahan Ruto. Di kota-kota besar seperti Nairobi, Kisumu, dan Mombasa, protes berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana masyarakat menuntut reformasi ekonomi yang berujung pada seruan untuk pengunduran diri Presiden Ruto. Pengakuan pemerintah mengenai situasi ini datang di tengah meningkatnya tekanan dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia yang menuntut adanya transparansi terkait jumlah korban dan para pihak yang hilang selama aksi protes berlangsung. ANTARA