JAKARTA –
**Borneonews - Kabupaten Bogor,** Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Heddy Lugito, mengungkapkan rencana untuk melaksanakan sosialisasi yang masif terkait putusan lembaganya. Menurutnya, pemahaman publik mengenai tugas dan fungsi DKPP masih sangat minim. Bahkan, di antara penyelenggara pemilu itu sendiri, banyak yang tidak sepenuhnya mengerti bahwa putusan dari DKPP bersifat *final and binding*, yang berarti mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Heddy menuturkan, masih terdapat 1-2 kasus di mana pihak-pihak tertentu mencoba mengajukan pengaduan terhadap keputusan DKPP tersebut. Ia menambahkan, jika sosialisasi secara luas dapat dilakukan, akan muncul pertanyaan mengenai kemampuan DKPP dalam menangani berbagai aduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Untuk itu, Heddy menyatakan bahwa DKPP sedang berupaya membentuk kantor perwakilan di beberapa wilayah di Indonesia. “Kami telah mengajukan rencana itu kepada pemerintah, dan saat ini prosesnya sedang berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” jelasnya. Ia menargetkan adanya pembangunan kantor perwakilan di tiga provinsi, yang mewakili wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Heddy berharap, jika rencana tersebut terwujud, DKPP dapat memiliki perwakilan di setiap provinsi, yang totalnya mencapai 38 kantor. Heddy melanjutkan, tanpa adanya kantor perwakilan tersebut, DKPP akan kesulitan dalam menangani banyaknya perkara dugaan pelanggaran etik yang masuk. Hingga saat ini, terdapat 514 pengaduan yang telah diterima untuk pemilu 2024 per tanggal 25 September pukul 20.15 WIB, namun baru sekitar 200 aduan yang telah disidangkan. Ini berarti DKPP telah menangani sekitar setengah dari total pengaduan yang diterima. Ia menegaskan, DKPP terus berkomitmen untuk menegakkan tindak etik bagi penyelenggara pemilu, meskipun realitasnya anggota DKPP jarang memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. “Saya dan Kristiadi sempat berpikir, meskipun kita dari satu kantor, kadang berbulan-bulan tidak pernah bertemu. Keadaan ini terjadi karena setiap anggota memiliki kegiatan di luar daerah,” ungkapnya. Lebih lanjut, Heddy menyatakan, “Tio baru saja kembali dari Papua, sedangkan saya ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kami adalah teman sekantor, tetapi jarang sekali bertemu, dan itu yang menggambarkan keadaan di DKPP saat ini.” ANTARA